Ombudsman Gorontalo Tuntaskan Hampir 79 Persen Laporan Masyarakat
RRI.CO.ID, Gorontalo - Ombudsman RI Perwakilan Provinsi Gorontalo mencatat capaian positif pada Semester I Tahun 2026 dengan menyelesaikan 78,98 persen laporan masyarakat yang masuk. Capaian tersebut disampaikan dalam Rapat Koordinasi dan Supervisi bersama Pimpinan Ombudsman RI Pengampu Gorontalo, Partono Samino, yang digelar secara daring, Jumat 26 Juni 2026.
Kepala Ombudsman RI Perwakilan Gorontalo, Muslimin, mengatakan keberhasilan tersebut merupakan hasil kerja Keasistenan Penerimaan dan Verifikasi Laporan (PVL) serta Keasistenan Pemeriksaan Laporan dalam mempercepat penyelesaian pengaduan masyarakat.
"Dari target penyelesaian sebanyak 157 laporan masyarakat, kami telah menyelesaikan 78,98 persen dengan rata-rata durasi penyelesaian selama 38,8 hari," ujar Muslimin.
Selama Januari hingga Juni 2026, Ombudsman Gorontalo menerima 146 laporan masyarakat, satu laporan Investigasi Atas Prakarsa Sendiri (IAPS), serta empat laporan Respon Cepat Ombudsman (RCO).
Akses pengaduan paling banyak dilakukan melalui WhatsApp sebanyak 61 laporan, disusul telepon 29 laporan, layanan Ombudsman on The Spot (PVL OTS) sebanyak 19 laporan, dan datang langsung sebanyak 20 laporan.
Dari keseluruhan laporan tersebut, sebanyak 96 laporan diteruskan ke tahap pemeriksaan, sementara lima laporan ditutup secara formil dan 50 laporan ditutup secara materil.
Pada tahap pemeriksaan, Ombudsman Gorontalo menangani total 106 laporan masyarakat. Sebanyak 77 laporan telah diselesaikan, sedangkan 29 laporan masih dalam proses pemeriksaan, terdiri atas empat laporan backlog dari tahun sebelumnya dan 25 laporan yang diterima sepanjang 2026.
Adapun lima substansi laporan terbanyak meliputi sektor pendidikan sebesar 25,26 persen, kepegawaian 11,58 persen, pertanahan/agraria 9,47 persen, perbankan dan jasa keuangan 7,37 persen, serta jaminan sosial 6,32 persen.
Selain penanganan laporan, Ombudsman Gorontalo juga menjalankan berbagai kegiatan pencegahan maladministrasi selama Semester I 2026. Pengawasan dilakukan terhadap ketersediaan dan harga bahan pokok menjelang Idulfitri, kesiapan transportasi mudik di bandara, pelabuhan, dan terminal, pelayanan haji, hingga pelaksanaan Sistem Penerimaan Murid Baru (SPMB) dan Penerimaan Murid Baru Madrasah (PMBM).
Saat ini Ombudsman Gorontalo juga tengah menyusun kajian kebijakan mengenai tata kelola pelayanan penyediaan air bersih di Kabupaten Gorontalo Utara yang masih berada pada tahap penyempurnaan laporan hasil pengumpulan data.
Dari sisi anggaran, Ombudsman Gorontalo telah merealisasikan 61,76 persen dari pagu efektif sebesar Rp686,38 juta pada Semester I 2026. Realisasi anggaran untuk penyelesaian laporan masyarakat mencapai 74,15 persen, sedangkan anggaran pencegahan maladministrasi baru terealisasi 9,79 persen.
Muslimin berharap capaian tersebut dapat terus ditingkatkan melalui penguatan pengawasan pelayanan publik serta penyelesaian laporan masyarakat secara cepat, profesional, dan akuntabel.
