Ombudsman Gorontalo Terima Enam Pengaduan Masyarakat Selama Oktober 2026
RRI.CO.ID, Gorontalo - Ombudsman Republik Indonesia Perwakilan Provinsi Gorontalo menerima enam pengaduan masyarakat selama bulan Oktober 2026. Selain itu, Ombudsman juga mencatat 15 konsultasi pengaduan dan delapan tembusan surat pengaduan.
Kepala Ombudsman Gorontalo, Muslimin B. Putra, mengatakan jumlah pengaduan tersebut mengalami penurunan dibandingkan bulan September 2026. Penurunan ini dipengaruhi tidak adanya kegiatan penjaringan pengaduan melalui program Ombudsman on the Spot (OTS).
"Substansi isu pengaduan juga hanya terbatas pada lima substansi meliputi substansi kepolisian, kepegawaian, perbankan, pedesaan, dan kesejahteraan sosial," tuturnya, Senin 9 Oktober 2026.
Berdasarkan substansi laporan, pengaduan terbanyak berkaitan dengan layanan pedesaan, disusul persoalan pelayanan kepolisian, perbankan, dan kepegawaian. Muslimin menjelaskan, pengaduan masyarakat diklasifikasikan dalam tiga kategori, yakni berat, sedang, dan sederhana. Dari enam pengaduan yang diterima, lima di antaranya masuk kategori sedang dan satu kategori sederhana. Sementara itu, tidak terdapat pengaduan dalam kategori berat.
Dari sisi saluran penyampaian laporan, tiga pengaduan diterima melalui WhatsApp, dua pengaduan disampaikan dengan datang langsung ke kantor Ombudsman, dan satu pengaduan melalui sambungan telepon.
Menurut Muslimin, kondisi tersebut menunjukkan kanal WhatsApp pengaduan yang disosialisasikan melalui media sosial Ombudsman mulai dikenal masyarakat. Demikian pula keberadaan kantor Ombudsman Gorontalo di Jalan John Ario Katili yang telah beroperasi sejak awal 2026.
Setelah diterima Keasistenan Penerimaan dan Verifikasi Laporan (PVL), lima laporan masyarakat dilanjutkan ke tahap pemeriksaan oleh Keasistenan Pemeriksaan Laporan. Sementara satu pengaduan lainnya berhasil diselesaikan oleh penyelenggara pelayanan publik sehingga ditutup secara materiil oleh Keasistenan PVL.
Soal pelayanan di stasiun pengisian bahan bakar umum (SPBU), di wilayah Provinsi Gorontalo, Muslimin menyebut Ombudsman Gorontalo belum. menerima aduan dari masyarakat.
"Meski demikian Ombudsman Gorontalo tetap menjadikannya problematika publik untuk diperhatikan pihak PT Pertamina Patra Niaga" pungkas Muslimin.
