Ombudsman Gorontalo Selesaikan Laporan Layanan Kantor Pertanahan Gorut

RRI.CO.ID, Gorontalo - Ombudsman Republik Indonesia Perwakilan Provinsi Gorontalo menyelesaikan laporan masyarakat terkait dugaan maladministrasi berupa penundaan berlarut dalam pelayanan pemecahan sertifikat tanah oleh Kantor Pertanahan (Kantah) Kabupaten Gorontalo Utara.
Laporan tersebut disampaikan masyarakat berinisial AM yang mengadukan keterlambatan proses pemecahan bidang sertifikat tanah. Setelah melakukan pemeriksaan, Ombudsman menyimpulkan telah terjadi maladministrasi berupa penundaan berlarut oleh Kantah Gorontalo Utara.
Kepala Perwakilan Ombudsman Gorontalo, Muslimin, menjelaskan pemeriksaan laporan dilakukan dengan mengacu pada Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik. Dalam Pasal 4 huruf k, penyelenggara pelayanan publik diwajibkan melaksanakan pelayanan sesuai standar pelayanan.
Muslimin mengatakan, Tim Pemeriksa Ombudsman telah meminta keterangan kepada Kantah Gorontalo Utara melalui sambungan telepon pada 23 Juni 2026. Dari hasil koordinasi tersebut diketahui bahwa proses pemecahan sertifikat sebelumnya terkendala penandatanganan dokumen.
Namun, dalam pemeriksaan lanjutan, Ombudsman memperoleh informasi bahwa sertifikat milik pelapor telah selesai diproses dan dapat diambil melalui loket pelayanan Kantah Gorontalo Utara.
"Pada tanggal 29 Juni 2026 Tim Pemeriksa berkoordinasi dengan Pelapor terkait tindak lanjut layanan pemecahan sertifikat dan mendapatkan informasi bahwa Pelapor telah menerima pemecahan sertifikat miliknya," jelas Muslimin dari rilis yang dikirimkan kepada RRI, Kamis 12 November 2026.
Berdasarkan hasil pemeriksaan dan pendapat Ombudsman, tindakan Kantah Gorontalo Utara dinyatakan memenuhi unsur maladministrasi berupa penundaan berlarut. Meski demikian, karena layanan yang diadukan telah diselesaikan dan pelapor telah menerima hasil pemecahan sertifikat, Ombudsman menyatakan laporan tersebut selesai dan dapat ditutup.
Penutupan laporan tersebut mengacu pada Pasal 66 ayat (1) huruf a dan Pasal 67 huruf b Peraturan Ombudsman RI Nomor 58 Tahun 2023 tentang Tata Cara Pemeriksaan Laporan.
Muslimin juga mengingatkan masyarakat agar memahami perkiraan waktu penyelesaian layanan pemecahan sertifikat tanah. Secara umum, proses tersebut membutuhkan waktu sekitar 15 hari kerja hingga satu bulan, bergantung pada kelengkapan dokumen dan kondisi di lapangan.
Beberapa hal yang dapat memengaruhi durasi pelayanan antara lain kelengkapan sertifikat induk, KTP, kartu keluarga, dokumen PBB, serta bukti pembayaran pajak seperti BPHTB atau PPh apabila terdapat peralihan hak.
Selain itu, kejelasan batas tanah dan kesepakatan dengan pemilik bidang tanah yang berbatasan juga menjadi faktor penting saat petugas melakukan pengukuran.
Ia menegaskan, apabila proses pelayanan telah melewati standar waktu yang ditetapkan, masyarakat dapat menyampaikan pengaduan untuk memperoleh tindak lanjut sesuai ketentuan yang berlaku.








