• ,
  • - +

Kabar Perwakilan

Ombudsman Gorontalo Pastikan Mediasi Sengketa Tanah di Limba B
PERWAKILAN: GORONTALO • Rabu, 18/11/2026 • siti_fatimah
 

RRI.CO.ID, Gorontalo - Keluhan warga terkait layanan mediasi sengketa tanah di Kelurahan Limba B, Kota Gorontalo, berakhir dengan kesimpulan tidak ditemukan maladministrasi. Hasil pemeriksaan Ombudsman RI Perwakilan Provinsi Gorontalo menunjukkan pemerintah kelurahan telah memfasilitasi mediasi sebanyak tiga kali, meskipun belum menghasilkan kesepakatan antara pihak yang berselisih.

Kasus ini bermula dari pengaduan seorang warga yang merasa tidak mendapatkan layanan mediasi dari Lurah Limba B terkait persoalan tanah di Kecamatan Kota Selatan. Menindaklanjuti laporan tersebut, Tim Pemeriksa Ombudsman meminta keterangan dari lurah dan salah seorang pegawai kelurahan.

Kepala Ombudsman Gorontalo, Muslimin B Putra menjelaskan bahwa pemeriksaan dilakukan dengan mengacu pada sejumlah ketentuan, di antaranya Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik, Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, serta Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan.

Tim juga menggunakan Peraturan Wali Kota Gorontalo Nomor 52 Tahun 2016 sebagai rujukan mengenai kedudukan, susunan organisasi, tugas, fungsi, dan tata kerja kelurahan.

Dari hasil pemeriksaan, Ombudsman memperoleh keterangan bahwa pada 2025 pelapor pernah mengurus surat keterangan tanah di Kelurahan Limba B. Setelah proses administrasi kelurahan selesai, dokumen tersebut dibawa ke Kantor Pertanahan Kota Gorontalo untuk proses lebih lanjut.

Namun, proses di Kantor Pertanahan terkendala adanya pemblokiran atas tanah tersebut. Pelapor kemudian diminta menempuh mediasi di tingkat kelurahan karena terdapat pihak lain yang mengklaim bidang tanah yang sama.

"Mediasi pertama dilaksanakan pada 2 April 2026 melalui berita acara mediasi. Pertemuan tersebut dihadiri perwakilan Kantor Pertanahan Kota Gorontalo, Bhabinkamtibmas Polsek Kota Selatan, dan Kepala Seksi Ketenteraman dan Ketertiban Kelurahan Limba B. Dalam pertemuan itu disepakati perlunya mediasi lanjutan dengan menghadirkan pelapor, pihak yang mengklaim tanah, dan Badan Pertanahan Nasional," ucap Muslimin B Putra kepada RRI, Selasa 17 November 2026.

Mediasi kedua kemudian berlangsung pada 3 Juni 2026 di Kantor Kelurahan Limba B. Pertemuan dihadiri pelapor, perwakilan Kantor Pertanahan, Bhabinkamtibmas, Babinsa, serta Kepala Seksi Pemerintahan Kecamatan Kota Selatan.

Upaya penyelesaian kembali dilakukan melalui mediasi ketiga pada 31 Juli 2026. Pertemuan tersebut dihadiri pelapor, kuasa hukum, perwakilan Kantor Pertanahan Kota Gorontalo, dan Kepala Seksi Pemerintahan Kecamatan Kota Selatan.

"Pada intinya menjelaskan bahwa tidak memperoleh penyelesaian secara musyawarah melalui kesepakatan di tingkat Kelurahan," kata Muslimin.





Loading...

Loading...
Loading...


Loading...
Loading...