Ombudsman Gorontalo Menghadiri Forum Konsultasi Publik SPPMHKP Gorontalo

RRI.CO.ID, Gorontalo - Penguatan standar pelayanan publik harus diwujudkan melalui penerapan nyata agar manfaatnya dapat dirasakan langsung oleh masyarakat. Hal tersebut disampaikan Kepala Ombudsman Republik Indonesia Perwakilan Provinsi Gorontalo, Muslimin, saat menghadiri sekaligus menjadi narasumber dalam Forum Konsultasi Publik (FKP) Stasiun Pengendalian dan Pengawasan Mutu Hasil Kelautan dan Perikanan (SPPMHKP) Gorontalo, Jumat 13 November 2026.
Kegiatan yang berlangsung di Aula SPPMHKP Gorontalo tersebut dihadiri berbagai pemangku kepentingan, mulai dari unsur pemerintah daerah tingkat provinsi, kabupaten dan kota, pelaku usaha perikanan, akademisi Fakultas Kelautan dan Perikanan, hingga insan pers.
Dalam pemaparannya, Muslimin menegaskan bahwa keberadaan standar pelayanan tidak cukup hanya dipenuhi sebagai persyaratan administrasi. Setiap penyelenggara pelayanan publik harus memastikan standar tersebut benar-benar diterapkan.
"Penguatan standar pelayanan, bukan sekadar dokumen menuju pelayanan yang benar-benar dirasakan masyarakat," ujar Muslimin.
Ia menjelaskan, masih terdapat kesenjangan antara standar pelayanan yang telah disusun dengan pelaksanaannya di lapangan. Masyarakat terkadang belum mengetahui keberadaan standar tersebut, tidak memahami prosedur, hingga kesulitan memperoleh kepastian waktu pelayanan.
"Dalam praktiknya, masih terdapat kondisi di mana standar pelayanan telah tersedia, tetapi masyarakat belum mengetahui keberadaannya, tidak memahami isi standar pelayanan, masih mengalami prosedur berbelit-belit, tidak memperoleh kepastian waktu pelayanan dan tidak mengetahui mekanisme pengaduan," jelasnya.
Muslimin menyebutkan, penguatan standar pelayanan perlu dilakukan dengan memastikan informasi mudah dipahami dan diakses masyarakat. Selain itu, pelaksanaan pelayanan harus konsisten serta dievaluasi secara berkala sesuai kebutuhan masyarakat.
Ia juga mengingatkan agar standar pelayanan tidak hanya menjadi dokumen pelengkap tanpa penerapan yang jelas.
"Standar pelayanan bukan sekadar formalitas. Salah satu hal yang perlu diperhatikan bersama adalah jangan sampai standar pelayanan hanya menjadi dokumen pelengkap tetapi tidak diketahui masyarakat," tegas Muslimin.
Menurutnya, informasi pelayanan yang dipajang harus mudah dibaca, prosedur yang tertulis harus sesuai dengan praktik di lapangan, serta janji waktu pelayanan harus dipenuhi oleh penyelenggara.
Forum Konsultasi Publik tersebut dibuka oleh Kepala Stasiun PPMHKP Gorontalo, Dolly Novella Rawung. Kegiatan juga menghadirkan narasumber dari Bank Rakyat Indonesia (BRI) Cabang Gorontalo yang membawakan materi mengenai pelayanan prima.
Kegiatan ditutup dengan pembacaan dan penandatanganan berita acara oleh perwakilan peserta sebagai bagian dari hasil pelaksanaan konsultasi publik.








