Ombudsman Gorontalo Memantau Pengamanan Demonstrasi di Gorontalo
Kepala Ombudsman RI Perwakilan Gorontalo, Muslimin B. Putra, menjelaskan pemantauan ini bertujuan untuk memastikan bahwa aparat keamanan menjalankan tugasnya secara profesional, proporsional, dan tidak melanggar hak asasi manusia.
Menurutnya, penyampaian aspirasi, pendapat, keluhan dimuka umum dijamin oleh Undang-Undang. Oleh karena itu, aparat keamanan wajib melindungi dan mengayomi para demonstran dari tindakan-tindakan represif yang berpotensi menimbulkan jatuhnya korban di lapangan.
"pihak kepolisian dan aparat keamanan lainnya di Gorontalo agar mengedepankan pemeliharaan keamanan dan ketertiban masyarakat, penegakan hukum, perlindungan, pengayoman dan pelayanan kepada masyarakat dari upaya-upaya pengrusakan oleh pihak-pihak tertentu yang dapat merusak proses penyampaian pendapat dimuka umum oleh mahasiswa dan komponen masyarakat lainnya".
Disamping itu para demonstran juga wajib menaati rambu-rambu aturan penyampaian pendapat agar tidak melakukan tindakan pengrusakan fasilitas publik maupun infrastruktur pelayanan publik lainnya.
"Kami ingin memastikan bahwa demonstrasi berjalan dengan damai dan aparat keamanan menjalankan tugas sesuai dengan aturan yang berlaku. Jangan sampai ada tindakan represif yang melanggar hak warga negara untuk menyampaikan pendapat di ruang publik," tegas Muslimin.
Dalam rangka pengawasan pelayanan keamanan penyampaian pendapat dimuka umum, Ombudsman RI membuka posko pengaduan melalui nomor kontak: 08119023737. Masyarakat juga dapat mengakses nomor kontak lima lembaga HAM Nasional lainnya yang tergabung dalam Kerjasama untuk Pencegahan Penyiksaan (KuPP) yakni Komnas HAM, Komnas Perempuan, KPAI, LPSK dan Komisi Nasional Disabilitas.
Sebagaimana beredar informasi, ada lima titik aksi demonstrasi akan berlangsung di Gorontalo meliputi Gedung DPRD Provinsi Gorontalo, DPRD Kota Gorontalo, Kantor Gubernur Gorontalo, Polresta Gorontalo dan Bundaran HI.
