Ombudsman Gorontalo Evaluasi Pelaksanaan Program MBG
KBRN, Gorontalo: Ombudsman RI Perwakilan Provinsi Gorontalo menurunkan tim investigasi selama tiga hari, pada 13-15 Oktober 2025, untuk menindaklanjuti laporan kejadian keracunan makanan di salah satu sekolah di Kota Gorontalo. Tim melakukan penelusuran langsung ke dua Sentra Penyedia Pangan Gizi (SPPG), dua sekolah, serta tiga instansi pemerintah yang berkaitan dengan pelayanan kesehatan dan keamanan pangan.
Kepala Ombudsman Gorontalo, Muslimin B Putra, menjelaskan kegiatan ini merupakan bagian dari fungsi pengawasan Ombudsman terhadap pelaksanaan layanan publik di daerah. Menurutnya, Program Makan Bergizi Gratis (MBG) merupakan inisiatif baik pemerintah dalam mendukung pemenuhan gizi masyarakat, terutama bagi anak sekolah, ibu hamil, dan menyusui. Namun demikian, Ombudsman melihat masih terdapat sejumlah hal yang perlu diperkuat agar tujuan program ini dapat tercapai secara optimal.
"Hasil pemantauan menunjukkan adanya beberapa tantangan dalam aspek pelaksanaan, seperti pengawasan mutu, higienitas, serta distribusi makanan. Kami memahami bahwa ini merupakan program besar yang melibatkan banyak pihak, sehingga diperlukan penyempurnaan berkelanjutan," ucap Muslimin B Putra kepada RRI, Kamis (30/10/2025).
Dari hasil pemeriksaan lapangan, Ombudsman mencatat adanya kejadian keracunan di SMK Tridharma Kota Gorontalo, di mana sejumlah siswa mengalami gejala setelah mengonsumsi makanan dari program MBG. Berdasarkan pemeriksaan laboratorium oleh Dinas Kesehatan Kota Gorontalo, ditemukan adanya indikasi kontaminasi bakteri Escherichia coli pada sampel makanan. Tim mencatat koordinasi lintas instansi dalam penanganan awal berjalan cukup baik.
Muslimin menjelaskan, investigasi yang dilakukan bertujuan untuk memberikan gambaran menyeluruh mengenai mekanisme pengelolaan pangan, mulai dari proses pengadaan bahan baku, pengolahan, hingga pendistribusian.
"Kami melihat ada kebutuhan untuk memperkuat sistem pengawasan internal agar kualitas dan keamanan makanan lebih terjamin," tambahnya.
Ombudsman juga menyoroti pentingnya peningkatan kapasitas sumber daya manusia di lapangan, terutama dalam hal pengawasan gizi dan keamanan pangan. Dalam beberapa titik yang dikunjungi, tim menemukan bahwa jumlah tenaga ahli gizi masih terbatas dibandingkan dengan banyaknya porsi yang harus disiapkan setiap hari.
