• ,
  • - +

Kabar Perwakilan

Ombudsman Dukung Langkah Pemkot Ternate Bongkar Kios di Atas Trotoar
PERWAKILAN: MALUKU UTARA • Jum'at, 08/10/2021 •
 
Kantor Ombudsman RI Perwakilan Maluku Utara. (Foto : Dok. beritamalut.co)

TERNATE, Beritamalut.co - Ombudsman Republik Indonesia Perwakilan Provinsi Maluku Utara (Malut) mendukung penuh langkah pemerintah kota Ternate dalam melakukan pembongkaran kios-kios sepanjang Jalan Yos Sudarso.

Kepala Ombudsman Malut, Sofyan Ali, saat diwawancarai Beritamalut.co, Jumat (8/10/2021) mengatakan, langkah itu mereka dukung selama mengembalikan fungsi trotoar sebagai pejalan kaki dan juga penataan kota.

"Artinya, semua bentuk lahan dan lokasi harus dikembalikan kepada peruntukan tempatnya," kata Sofyan.

Namun untuk mewujudkan itu harus ada ketegasan dari pemerintah kota untuk dilakukan pembongkaran dan tidak lagi melakukan pembiaran kepada masyarakat yang lakukan pembangunan kios-kios atau lapak di atas trotoar dan badan jalan.

Terkait, adanya pergantian lahan atau tempat katanya itu persoalan yang lain. Namun, bagi Sofyan bahwa sebuah lahan yang seharusnya pada fungsinya tidak bisa dilakukan pembangunan dan itu adalah hal yang salah. Apalagi di atas trotoar yang diperuntukkan bagi pejalan kaki.

"Memang secara prinsip ketika ada pembangunan di atas trotoar itu secara aturan tidak diberlakukan. Pembongkaran Kios-kios tersebut tidak harus ada momentum misalkan ada STQ Nasional ke XXVI di Sofifi yang menjadi tuan rumah adalah Maluku Utara yang menjadi sentral masuk ada di kota Ternate. Namun, harus konsisten dari pemerintah kota Ternate dalam melakukan penertiban dan pengawasan berkelanjutan sehingga tidak ada lagi kejadian berulang-ulang," pungkasnya.

Sofyan juga menyampaikan, pembongkaran tidak hanya di kios-kios sepanjang jalan Yos Sudarso namun, juga di dalam Pasar yang tempat yang tidak diperuntukkan pada tempatnya maka, harus dilakukan pembongkaran.

"Karena banyak sekali bangunan pasar yang kosong yang seharusnya di tempati para pedagang hanya saja, Dinas Perindustrian dan Perdagangan (Disperindag) tidak memiliki komitmen yang kuat untuk pengelolaan dan penataan pasar sehingga amburadul," bebernya. (Sukur L)





Loading...

Loading...
Loading...


Loading...
Loading...