Ombudsman Dorong Perbaikan Tata Layanan dan Pembentukan Tim Terpadu Pengawasan Pendistribusian BBM Bersubsidi
Manokwari, TP - Ombudsman Perwakilan Papua Barat dan Papua Barat Daya menilai aksi demo damai yang dilakukan sejumlah aktivis dan komunitas supir truk di Kota Sorong, Papua Barat Daya, tidak terlepas dari permasalahan tata layanan dan ketersediaan Bahan Bakar Minyak (BBM), baik yang bersubsidi (Solar dan Pertalite) maupun non-subsidi.
Bertolak dari aksi demo itu, Kepala Ombudsman Perwakilan Papua Barat, Amos Atkana melihat bahwa terdapat poin-poin yang perlu diperbaiki dalam penyediaan BBM.
Sebab, ungkap Amos, fakta di lapangan menunjukkan bahwa antrian panjang untuk mendapatkan BBM bukan hanya terjadi di Kota Sorong, melainkan juga di berbagai daerah lainnya di Papua Barat dan Papua Barat Daya.
"Atas sikap spontan dari para supir truk ini, kami mendorong perlu adanya tata kelola BBM yang lebih baik dan transparan," ujar Amos Atkana dalam rilis kepada media ini, Selasa (27/1)
Ombudsman juga mengingatkan pihak penyedia, yaitu PT Pertamina dan distributor, agar mengelola BBM dengan baik dan bebas dari praktik mafia BBM. "Jangan bermain mata dengan pihak tertentu, pastikan publik mendapatkan layanan yang layak," tegasnya.
Selain itu, dari pantauan Ombudsman, terdapat sejumlah kendaraan dengan plat nomor luar daerah yang tidak membayar pajak di wilayah Papua Barat dan Papua Barat Daya namun tetap mengantri untuk mengambil BBM. Selain kendaraan yang tidak memenuhi syarat umur layak jalan, juga ditemukan praktik penimbunan BBM.
"Oleh karena itu, sekali lagi kami tekankan bahwa tata kelola BBM harus dijalankan dengan rasa keadilan bagi seluruh rakyat Indonesia," jelasnya.
Ombudsman Papua Barat mendorong pembentukan tim terpadu untuk mengawasi distribusi BBM, yang terdiri dari pemerintah, DPR, TNI/Polri, dan masyarakat. Tujuan pembentukan tim ini adalah untuk memastikan proses distribusi berjalan aman dan layanan ketersediaan BBM dapat berfungsi optimal.
"Secara internal, sistem Maypertamina yang selama ini digunakan juga perlu dikelola dengan baik. Fakta lapangan menunjukkan bahwa ada pihak yang bisa mendapatkan BBM meskipun tidak memiliki aplikasi Maypertamina. Hal ini juga perlu diatur dengan ketat," pungkasnya
Dilansir sebelumnya, aksi demo damai dilakukan para Supir Truk di Kantor DPR Papua Barat Daya, Senin (26/1). Dalam orasinya, massa meminta DPR Papua Barat Daya mendesak pihak kepolisian mengusut mafia BBM di wilayah hukum Papua Barat Daya, kemudian mendesak pihak pertama memperjelas keluar - masuk BBM bersubsidi, memastikan penyaluran tepat sasaran, dan memperketat pembelian barkode pembelian BBM bersubsidi.[*K&K-R2]
