• ,
  • - +

Kabar Perwakilan

Ombudsman Dorong Pemulihan 282 KK Korban Kebakaran Dusun Serdang Dilakukan Menyeluruh
PERWAKILAN: KEPULAUAN BANGKA BELITUNG • Senin, 16/11/2026 • siti_fatimah
 
Doc Ombudsman Babel

BANGKAPOS.COM, BANGKA -- Ombudsman RI Perwakilan Provinsi Kepulauan Bangka Belitung mendorong pemerintah melakukan pemulihan secara menyeluruh terhadap warga terdampak kebakaran di Dusun Serdang, Desa Jelutung II, Kecamatan Simpang Rimba, Kabupaten Bangka Selatan.

Pemulihan tersebut dinilai tidak cukup hanya dengan menyediakan hunian sementara (huntara). Pemerintah juga perlu memastikan warga mendapatkan tempat tinggal yang aman dan layak, termasuk melalui perencanaan relokasi, rehabilitasi, hingga rekonstruksi pascabencana.

Pelaksana Tugas (Plt) Kepala Perwakilan Ombudsman Kepulauan Bangka Belitung, Kgs Chris Fither mengatakan, berdasarkan data terbaru yang diterima, sebanyak 236 rumah mengalami kerusakan berat dengan 282 kepala keluarga (KK) terdampak. Kondisi tersebut membutuhkan penanganan dan perencanaan pemulihan yang terarah. Pemerintah daerah perlu memastikan masyarakat memperoleh kepastian tempat tinggal serta perlindungan yang memadai selama proses pemulihan.

"Pemulihan pasca bencana di Dusun Serdang, Kabupaten Bangka Selatan, tidak cukup berhenti pada penyediaan hunian sementara," kata Kgs Chris Fither kepada Bangkapos.com, Jumat (13/11/2026).

Chris Fither menjelaskan, Ombudsman telah melakukan pengawasan lapangan sejak warga berada di pengungsian hingga menempati huntara. Dari hasil pengawasan tersebut, terdapat sejumlah aspek yang perlu diperhatikan, terutama keamanan dan keselamatan penghuni. Pemenuhan kebutuhan dasar, termasuk ketersediaan air bersih, juga perlu dipastikan selama warga menempati hunian sementara.

Menurutnya penyediaan huntara perlu mengacu pada standar keamanan dan kelayakan bagi masyarakat terdampak bencana. Ketentuan tersebut juga mencakup pemenuhan kebutuhan dasar pengungsi sebagaimana diatur dalam Petunjuk Pelaksanaan (Juklak) Nomor 3 Tahun 2023 tentang Pemberian Bantuan Hunian Sementara bagi Pengungsi Korban Bencana. Dengan demikian, aspek keselamatan dan kenyamanan warga perlu menjadi bagian dari pelaksanaan penanganan di huntara.

"Ombudsman menekankan bahwa penyediaan huntara harus memperhatikan standar keamanan, kelayakan, dan pemenuhan kebutuhan dasar pengungsi sebagaimana diatur dalam Petunjuk Pelaksanaan Nomor 3 Tahun 2023," jelas Chris.

Selain penanganan huntara, pemerintah daerah juga menyiapkan rencana pemulihan jangka menengah dan panjang melalui relokasi warga. Pemkab Bangka Selatan menyampaikan rencana pemindahan masyarakat yang sebelumnya bermukim di sekitar wilayah sungai sebagai langkah untuk mengurangi risiko bencana berulang. Chris mendorong agar perencanaan relokasi memperhatikan keamanan lokasi, infrastruktur dasar, serta keberlanjutan kehidupan masyarakat setelah dipindahkan.

Ombudsman turut mendorong penyusunan Kajian Kebutuhan Pascabencana (Jitupasna) dan Rencana Rehabilitasi dan Rekonstruksi Pascabencana (R3P). Kedua dokumen tersebut diperlukan untuk mengidentifikasi kebutuhan, menentukan prioritas program, serta menghitung anggaran pemulihan. Dari sisi pendanaan, pemerintah daerah juga didorong memperkuat koordinasi dengan Pemerintah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung dan mengikuti ketentuan pengelolaan bantuan bencana.

"Ombudsman mendorong pemerintah daerah memastikan perencanaan relokasi dilakukan secara matang, mulai dari penentuan lokasi yang aman, ketersediaan infrastruktur dasar, hingga keberlanjutan kehidupan masyarakat setelah relokasi," urainya.

Chris menambahkan, transparansi dan akuntabilitas perlu diterapkan dalam pengelolaan seluruh sumber dana maupun bantuan untuk warga terdampak. Setiap bantuan harus dikelola dan dipertanggungjawabkan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan. Ia berharap pemulihan pasca bencana dapat memastikan warga memperoleh hunian yang aman, kebutuhan dasar terpenuhi, serta kesempatan untuk kembali menjalani kehidupan dengan lebih baik.

"Pemulihan pasca bencana harus direncanakan secara menyeluruh, tidak hanya memastikan warga memiliki tempat tinggal kembali, tetapi juga memastikan hunian tersebut aman, kebutuhan dasarnya terpenuhi, dan masyarakat dapat melanjutkan kehidupannya dengan lebih baik," ucapnya. (Bangkapos.com/Cepi Marlianto)

Penulis: Cepi Marlianto | Editor: Asmadi Pandapotan Siregar





Loading...

Loading...
Loading...


Loading...
Loading...