Ombudsman Dorong Layanan Dukcapil Inklusif Manokwari
Manokwari - Ombudsman Papua Barat mendorong Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil (Dukcapil) Kabupaten Manokwari untuk menghadirkan layanan administrasi kependudukan yang inklusif dan menjangkau seluruh lapisan masyarakat, khususnya warga yang tinggal di wilayah terluar.
Dorongan tersebut disampaikan anggota Ombudsman Papua Barat, Amus Atkana, dalam kegiatan konsultasi publik yang digelar Dukcapil Kabupaten Manokwari di Kantor Dukcapil setempat, Jumat (19/12/2025).
Dalam forum tersebut, Ombudsman menerima berbagai masukan dan keluhan dari masyarakat, terutama yang berasal dari distrik terluar seperti Distrik Masni dan Distrik Sidey. Warga menilai masih banyak penduduk yang belum terdata secara baik, khususnya Orang Asli Papua (OAP).
"Kami menerima banyak masukan dari masyarakat di distrik terluar seperti Masni dan Sidey. Masih terdapat warga, khususnya Orang Asli Papua, yang belum terdata secara baik. Kondisi ini berpotensi menghambat akses terhadap layanan sosial, termasuk bantuan khusus OAP dan bantuan sosial lainnya," ujar Amus Atkana.
Ia menegaskan, data kependudukan yang valid dan akurat merupakan fondasi utama dalam penyelenggaraan layanan publik. Tanpa data yang lengkap, pemerintah akan kesulitan memastikan pemenuhan hak-hak dasar masyarakat.
"Data kependudukan yang valid sangat penting. Tanpa data yang akurat, pelayanan publik tidak akan berjalan optimal dan kehadiran negara tidak benar-benar dirasakan masyarakat," kata Atkana.
Oleh karena itu, Ombudsman mendorong Dukcapil untuk terus berinovasi dalam menjangkau warga di wilayah 3T (terluar, terjauh, dan termarginal). Inovasi tersebut dapat dilakukan melalui layanan jemput bola maupun pembukaan gerai layanan di wilayah yang memiliki akses internet memadai.
"Tidak ada pilihan lain selain hadir dan mendekatkan layanan kepada masyarakat. Dukcapil perlu berkreasi agar warga di wilayah 3T tetap terlayani," tegasnya.
Selain peran Dukcapil, Atkana juga menekankan pentingnya dukungan lintas sektor, termasuk Pemerintah Provinsi Papua Barat, Pemerintah Kabupaten Manokwari, serta DPRD Manokwari sebagai representasi rakyat.
"Kami mendorong pemerintah daerah dan DPRD agar bersama-sama memastikan seluruh warga Manokwari merasakan manfaat hadirnya negara melalui layanan kependudukan dan pencatatan sipil," ujarnya.
Di sisi lain, Ombudsman juga mengajak masyarakat untuk lebih peduli terhadap kelengkapan identitas diri sebagai bagian dari tanggung jawab bersama.
"Identitas kependudukan bukan hanya penting untuk hari ini, tetapi juga bagi masa depan anak cucu kita," kata Atkana.
Kegiatan konsultasi publik tersebut dihadiri Kepala Dinas Dukcapil Provinsi Papua Barat, para kepala distrik, lurah, RT/RW, tokoh masyarakat, serta warga Kabupaten Manokwari. (rls/pr)konsultasi publik yang digelar Dukcapil Kabupaten Manokwari di Kantor DukcapilKonsultasi publik digelar Dukcapil Kabupaten Manokwari di Kantor Dukcapil. (Dok PrimaRakyat.com)
