• ,
  • - +

Kabar Perwakilan

Ombudsman DIY Terima 792 Pengaduan Sepanjang 2023
PERWAKILAN: D I YOGYAKARTA • Selasa, 02/01/2024 •
 
Budhi Masthuri (Kepala Perwakilan Ombudsman RI DIY)

MEDSOSID.COM, SLEMAN- Ombudsman DIY memberikan catatan akhir tahunnya yang diumumkan melalui keterangan tertulis pada Jumat (29/12/2023). Dalam catatannya Ratusan pelayanan diakses oleh masyarakat selama tahun 2023. Total Ombudsman RI DIY melayani sebanyak 792 pengaduan pada tahun 2023 yang terdiri dari 502 orang berkonsultasi, 190 orang menyampaikan laporan, dan 37 orang memberikan informasi melalui tembusan surat.

Kepala Ombudsman RI DIY, Budhi Masturi menyampaikan dari 190 laporan yang disampaikan masyarakat, lebih dari separuh mengeluhkan adanya penundaan berlarut sebanyak 38,42 persen, penyimpangan prosedur sebanyak 32,11 persen dan perbuatan tidak patut sebanyak 12,11 persen. "Sebanyak 62,63 persen laporan telah ditutup karena selesai ditindaklanjuti setelah dilakukan pemeriksaan dokumen investigasi lapangan oleh perwakilan Ombudsan RI DIY," katanya.

Beberapa laporan yang telah berhasil diselesaikan oleh ORI DIY antara lain seperti sulitnya ujian praktek SIM C, Pungutan parkir di area drive thru Samsat dan perbaikan tanggul sungai di sebelah Perumahan Griya Wirokerten Indah. Dari data yang disampaikan, Budhi menyampaikan bahwa keluhan paling sering dilakukan masyarakat terkait Pelayanan pemerintah.

Dalam data yang diberikan Ombudsman RI DIY, keluhan ke Pemda sepanjang 2023 mencapai 287 keluhan. Disusul oleh instansi pemerintah/Kementerian (90) dan lembaga pendidikan baik sekolah maupun perguruan tinggi. Menurut hemat Ombudsman RI DIY, Pemda DIY selalu berupaya meningkatkan berbagai pelayanan.

Sementara untuk keluhan pendidikan pada tahun ini dinilai masih menonjol meskipun secara umum terjadi penurunan. "Penurunan salah satunya karena dampak positif dari Surat Edaran Kepala Dinas Pendidikan DIY No.003/11672 terkait penggalangan sumbangan sukarela," kata Budhi.

Beberapa isu lain yang masih menjadi problem yang belum terselesaikan antara lain pelayanan Badan Pertanahan Nasional (BPN) dan disusul pelayanan kepolisian. Dalam isu pelayanan pemerintah desa, infrastruktur berupa penanganan jalan dan tiang telekomunikasi, kesejahteraan sosial serta kepegawaian juga masih dikeluhkan dan banyak dilaporkan masyarakat. (medsosid.com/Hadid Husaini).





Loading...

Loading...
Loading...


Loading...
Loading...