Ombudsman Beri Tiga Catatan Penyaluran Bantuan Pangan di Batam
Batam (gokepri.com) - Setelah melakukan peninjauan penyaluran bantuan sosial (bansos) di Batam, Ombudsman RI memberikan tiga catatan penting kepada seluruh stakeholder yang terlibat dalam penyaluran bantuan pangan.
Anggota Ombudsman RI Yeka Hendra Fatika mengatakan pemutahkhiran data merupakan hal pertama yang harus dilakukan untuk memastikan kelompok penerima manfaat ini sesuai kriteria yang telah ditetapkan.
"Kedua, kami ingin seluruh stakeholders sama-sama memantapkan program bantuan ini dalam rangka penjaminan atau pengendalian inflasi di daerah masing-masing," kata Yeka usai memaparkan temuannya di forum diskusi dalam monitoring dan evaluasi penyaluran bantuan pangan di Batam, Selasa, 25 Juni 2024.
"Kedua, kami ingin seluruh stakeholders sama-sama memantapkan program bantuan ini dalam rangka penjaminan atau pengendalian inflasi di daerah masing-masing," kata Yeka usai memaparkan temuannya di forum diskusi dalam monitoring dan evaluasi penyaluran bantuan pangan di Batam, Selasa, 25 Juni 2024.
Ia mengatakan di Kepri kontribusi beras terhadap inflasi dinilai kecil. Namun, menurutnya, angka 4 persen merupakan capaian yang besar sehingga jika program bantuan sosial tidak ada maka bisa mempengaruhi dan menaikkan harga di pasar.
"Bagaimana memastikan program bantuan pangan ini selalu terhubung dalam program pengendalian inflasi," katanya.
Ketiga, ia menekankan pentingnya melakukan pembenahan regulasi untuk menutupi berbagai prosedur yang masih kurang.
Misalnya, jika tidak mengambil bantuan berapa lama bisa ditahan. Kemudian, pemutakhiran data harus dilakukan lebih cepat, dari tiga bulan menjadi satu bulan. Sehingga pembaruan data terjadi setiap saat.
"Nah beberapa hal itu lah yang harus dilakukan pemerintah. Dan yang paling penting, yang harus konsisten adalah mutu dan kualitas beras," kata dia.
Menurutnya, kualitas beras harus terjamin. Bukan hanya persoalan sumbernya dari mana, tapi juga soal pendistribusian juga harus baik.
"Warga miskin harus mendapatkan beras terbaik dari pemerintah. Jadi jangan main-main. Ombudsman senantiasa akan memastikan mutu beras terbaik dari program ini," kata Yeka.
