Ombudsman Bengkulu Sosialisasikan Layanan Publik kepada WPPKBI
KBRN, Bengkulu : Ombudsman Republik Indonesia Perwakilan Bengkulu menggelar kegiatan sosialisasi mengenai pengawasan pelayanan publik kepada puluhan anggota Dewan Pimpinan Daerah (DPD) Wanita Pelopor Penerus Kemerdekaan Bangsa Indonesia (WPPKBI) di kantor Ombudsman, Selasa (17/6).
Kepala Ombudsman Bengkulu, Mustari Tasti, menyampaikan apresiasinya atas antusiasme peserta yang hadir. Kegiatan ini menjadi bagian dari upaya Ombudsman menyasar total 32 organisasi wanita di Provinsi Bengkulu.
"Alhamdulillah, kami sangat senang bisa menerima kunjungan dan dialog dengan organisasi-organisasi wanita ini. Harapannya, sosialisasi ini bisa memperluas pemahaman masyarakat tentang peran Ombudsman, sekaligus mendorong keberanian masyarakat, khususnya perempuan, untuk menyuarakan haknya dalam pelayanan publik," ujarnya.
Mustari juga menegaskan sosialisasi akan terus dilakukan ke berbagai organisasi perempuan lain sehingga Ia optimistis keterlibatan aktif perempuan akan membawa dampak signifikan terhadap peningkatan kualitas pelayanan publik, terutama dalam mendampingi keluarga dan lingkungan terdekat mereka.
Sementara itu, Ketua WPPKBI Bengkulu, Zusi Neri Sarif, mengatakan kegiatan ini merupakan bagian dari komitmen organisasinya dalam meningkatkan wawasan anggotanya. Tujuannya agar seluruh anggota organisasi wanita bisa memahami fungsi dan peran Ombudsman, terutama dalam menangani keluhan masyarakat terkait layanan publik
"Kami sangat bersyukur karena permohonan kami untuk mengadakan sosialisasi ini disambut baik oleh Ombudsman," jelasnya.
Menurut Zusi, para peserta yang hadir berasal dari 32 organisasi, termasuk WPPKBI sendiri. Mereka cukup sadar akan pentingnya layanan publik, khususnya yang berkaitan dengan perlindungan perempuan dan anak.
"Selama ini kami juga bermitra dengan Dinas Pemberdayaan Perempuan, lembaga sosial, hingga Komnas Perempuan. Kami percaya Ombudsman dapat menjadi rujukan utama dalam hal pengawasan dan advokasi pelayanan publik yang adil," tambahnya.
Anggota DPD RI Leni Jhon Latief yang juga hadir dalam kegiatan ini mendorong agar sosialisasi masif terus dilakukan agar perluasan akses layanan publik dapat dijangkau sehingga masyarakat terhindar dari potensi praktik maladministrasi. Kegiatan ini ditutup dengan dialog interaktif antara peserta dan pihak Ombudsman mengenai mekanisme pengaduan masyarakat, serta contoh konkret kasus pelayanan publik yang berhasil diselesaikan.
