Ombudsman Bali Terima 850 Pengaduan Masyarakat Sepanjang 2022
Denpasar-Ombudsman Republik Indonesia Provinsi Bali menerima 850 laporan pengaduan masyarakat sepanjang 2022. Dari jumlah tersebut, sebanyak 40 persen atau 339 kasus merupakan Konsultasi Non Laporan (KNL). Berikutnya, 16 persen atau 134 adalah surat tembusan, 25 persen atau 211 merupakan laporan Respons Cepat Ombudsman (RCO), dan sisanya 19 persen atau 166 adalah laporan masyarakat yang ditujukan ke Ombudsman Bali.
"Tahun 2022 lebih banyak pengaduan masyarakat yang menyasar organisasi perangkat daerah (OPD) perhubungan dan infrastruktur, pendidikan, lingkungan hidup, dan telekomunikasi. Lalu, dari instansi vertikal rata-rata yang masih banyak dilaporkan adalah pertahanan dan kepolisian," kata Kepala Perwakilan Ombudsman Republik Indonesia Provinsi Bali, Ni Nyoman Sri Widhiyanti kepada wartawan di Denpasar, Rabu (11/1/2023).
Seri merinci, berdasarkan grafik subtansi laporan pada 2022 menunjukkan, sektor perhubungan dan infrastruktur mendapatkan 177 pengaduan masyarakat. Berikutnya agraria atau pertanahan mendapatkan 8 pengaduan, kepolisian 8 pengaduan, pendidikan 9 pengaduan, dan lingkungan hidup 9 pengaduan.
"Rata-rata pengaduan masyarakat untuk kepolisian lebih banyak ke soal penundaan berlarut atau adanya penyimpangan prosedur dari sisi penanganan laporan pengaduan di kepolisian. Jadi, bukan pelayanan SIM atau SKCK, tapi lebih ke hal-hal yang sifatnya penanganan tindak pidana di kepolisian," tuturnya.
Rata-rata pengaduan masyarakat terkait agraria atau pertahanan juga serupa dengan pengaduan kepada kepolisian. Menurut Sri, lebih banyak aduan terkait pelayanan.
"Misalnya, seperti saya ingin mengajukan sesuatu, tapi tidak ada progresnya. Banyak juga pelayanan dari sisi administrasi di tingkat bawah yang dikeluhkan masyarakat dan bukan semata-mata di kantor Badan Pertahanan Nasionalnya saja," imbuhnya.
