• ,
  • - +

Kabar Perwakilan

Ombudsman Bali Respons Persoalan 'Napas' Sekolah Swasta, Lakukan Inisiatif Investigasi
PERWAKILAN: BALI • Kamis, 07/07/2022 •
 
ORI Bali dan BMPS

TRIBUN-BALI.COM, DENPASAR - Persoalan pemerataan siswa saat Penerimaan Peserta Didik Baru ( PPDB) di sekolah swasta dibandingkan sekolah negeri menjadi dilematika.

Seperti terjadi di Bali, sedikitnya ada lebih dari 20 sekolah swasta berhenti operasional karena kekurangan siswa.

Hal ini menjadi atensi khusus Bali'>Ombudsman Bali agar bersoalan yang telah berlarut segera mendapatkan solusi.

Beberapa sekolah swasta terpaksa gulung tikar karena tidak mendapatkan siswa dan tidak beroperasi, meski segala upaya, inilah yang kemudian mencuatkan pertanyaan siapa yang bertanggungjawab.

"Bagaimana pengelolaan sekolah PPDB, pemerintah memperhatikan sekolah swasta, menjadi persoalan tahunan, mengingatkan kembali tadi disebutkan 27 sekolah berhenti operasional, dikeluhkan Badan Musyawarah Perguruan Swasta (BMPS)," ujar Kepala Bali'>Ombudsman Bali, Ni Nyoman Sri Widhiyanti di Kantor Ombudsman setempat, Jalan Melati, Kota Denpasar, Bali.

Sri menjelaskan, bahwa salah satu faktor yang menjadi kendala pengawasan di tahun 2020 dan 2021 ialah perkara pandemi Covid-19, di mana kegiatan luar ruang dihentikan, sehingga supervisi tidak bisa maksimal dilakukan.

"Kami harapkan partisipasi masyarakat jika ada masalah lapor, kami membuka posko pengaduan dan mendorong masing-masing sekolah dan dinas membuka unit pengelola pengaduan," ujarnya.

Bali'>Ombudsman Bali tidak diam, dengan melakukan inisiatif investigasi dan melaporkan ke Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan, mengupayakan keseimbangan operasional sekolah swasta dan negeri.

"Terkait ancaman demo, suara masyarakat harus dilindungi, kami kan inisiatif bukan laporan masyarakat resmi, proses pemeriksaan mengumpulkan data keterangan itu tidak mudah, koordinasi terakhir kami ke kementerian pendidikan baru-baru ini, sehingga kami bisa mengeluarkan tindakan korektif dalam minggu ini," paparnya.

Persoalan ini menjadi catatan bagi Dinas Pendidikan Provinsi Bali untuk berbenah, dari hasil investigasi didapati beberapa sekolah negeri terdapat tambahan siswa di atas rombongan belajar (rombel) dari regulasi yang ditetapkan.

"Kalau dari Ombudsman lebih ke persoalan maladministrasi, kalau ada juknisnya ya semua harus berpedoman ke sana," tegasnya.

Persoalan ini menjadi catatan bagi Dinas Pendidikan Provinsi Bali untuk berbenah, dari hasil investigasi didapati beberapa sekolah negeri terdapat tambahan siswa di atas rombongan belajar (rombel) dari regulasi yang ditetapkan.

"Kalau dari Ombudsman lebih ke persoalan maladministrasi, kalau ada juknisnya ya semua harus berpedoman ke sana," tegasnya.

Selain itu, Arya Wibawa melalui Dinas Pendidikan juga meminta agar SMP swasta di Denpasar menurunkan uang gedung.

.Apalagi menurutnya, sekolah swasta saat ini sudah banyak mendapatkan siswa.

"Dengan meningkatnya jumlah siswa yang diterima di sekolah-sekolah swasta, dari uang gedung yang dicanangkan kami meminta agar diturunkan," katanya.

Ia mengatakan, beberapa SMP swasta sudah menurunkan uang gedung sampai 20 persen.

Saat ini pihaknya juga tengah berupaya untuk menyetarakan pandangan masyarakat terhadap sekolah swasta dan negeri ini.

"Kami tidak ingin lagi ada perbedaan antara negeri dan swasta dan kami urai permasalahan tersebut dengan melakukan komunikasi. Pertama dari Dinas Pendidikan juga sudah komunikasi dengan sekolah swasta agar tidak menutup pendaftaran sebelum PPDB selesai," katanya.

Dari data Disdikpora Denpasar, diketahui jumlah siswa SD yang tamat tahun 2022 sebanyak 13.751 orang, dengan rincian 9.624 orang memiliki KK Denpasar dan 4.127 orang KK non Denpasar.

Sementara, untuk daya tampung 15 SMP negeri di Denpasar pada PPDB kali ini sebanyak 5.320 siswa. (*).





Loading...

Loading...
Loading...


Loading...
Loading...