Ombudsman Bali Pantau Sekolah Rakyat Tabanan
KBRN, Tabanan: Kepala Perwakilan Ombudsman Republik Indonesia (ORI) Provinsi Bali, Ni Nyoman Sri Widhiyanti, melakukan monitoring ke Sekolah Rakyat Menengah Pertama (SRMP) 17 Tabanan pada Selasa, (21/10/2025). Kegiatan ini bertujuan memastikan kualitas pelayanan publik di bidang pendidikan berjalan optimal, khususnya terkait fasilitas sekolah, kesejahteraan guru, dan kebutuhan siswa.
Sekolah Rakyat 17 Tabanan saat ini menampung 75 siswa dari berbagai daerah di Bali, termasuk Tabanan, Badung, Denpasar, dan Buleleng. Mereka dibina dalam tiga rombongan belajar, dengan dukungan 13 guru dan 16 tenaga kependidikan. Para siswa tinggal di asrama yang disediakan sekolah, dengan ruang belajar yang dinilai cukup memadai.
Namun hasil pemantauan Ombudsman menunjukkan masih ada sejumlah sarana dan prasarana yang perlu dilengkapi. Fasilitas seperti laboratorium IPA, laboratorium TIK, ruang bimbingan konseling, dan peralatan olahraga belum tersedia.
Pihak sekolah menjelaskan bahwa pengadaan fasilitas tersebut sudah diajukan ke pemerintah pusat, sementara peralatan dasar seperti meja dan kursi berasal dari bantuan Kementerian PUPR.
"Untuk sementara, sekolah hanya diperbolehkan membeli kebutuhan habis pakai seperti alat tulis kantor," ujar Kepala TU I Wayan Budi Artawan, saat ditemui tim Ombudsman.
Meski dengan keterbatasan, semangat belajar siswa tetap tinggi. Sekolah menyediakan kegiatan ekstrakurikuler seperti Pramuka, Futsal, dan Tari sebagai wadah pengembangan minat dan karakter. Guru Bimbingan Konseling (BK) juga berperan aktif menjaga kesehatan mental siswa, terutama mereka yang merasa jenuh atau rindu keluarga karena tinggal di asrama.
Sebagai solusi, sekolah rutin mengadakan kegiatan outing ke tempat wisata dan kawasan konservasi penyu agar suasana belajar lebih menyenangkan.
Untuk menjaga kedisiplinan, sekolah menerapkan aturan penggunaan gawai hanya pukul 16.00-21.00 serta mewajibkan surat izin bagi siswa yang ingin keluar lingkungan sekolah. Orang tua diberi kesempatan kunjungan setiap Sabtu dan Minggu.
Dalam aspek inklusivitas, terdapat dua siswa dengan Down Syndrome dan gangguan kecemasan yang memerlukan pendampingan khusus. Selain itu, sekitar 10 siswa masih kesulitan membaca, sehingga guru memberikan bimbingan tambahan di jam kosong.
"Anak-anak ini perlu perhatian lebih, dan kami berusaha semampu kami agar mereka tidak tertinggal," tutur salah satu guru dengan nada haru.
Dari sisi kesejahteraan, para guru mengaku gaji diterima dengan lancar, namun tunjangan tambahan belum diberikan. Beberapa di antaranya telah diangkat sebagai Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK) sejak 14 Juli 2025.
Selain itu, identitas Sekolah Rakyat masih kurang dikenal publik karena plang nama sekolah belum terpasang di jalan utama.
"Saya harap plang segera dipasang agar sekolah ini lebih mudah dikenal masyarakat," kata Kepala Perwakilan Ombudsman RI Provinsi Bali.
Melalui kegiatan monitoring ini, Ombudsman RI Bali menegaskan pentingnya pemenuhan hak-hak dasar siswa dan guru serta perhatian pemerintah terhadap sekolah rakyat di daerah.
Pemantauan rutin semacam ini diharapkan menjadi langkah nyata untuk mewujudkan pendidikan yang sehat, aman, dan inklusif bagi seluruh anak bangsa.
