Ombudsman Bali: Identitas Sekolah Rakyat Belum Banyak Diketahui oleh Publik
INDOBALINEWS - Pemerintah menggulirkan program Sekolah Rakyat yang baru dimulai pada 14 Juli 2025 sebagai program nasional di bawah naungan Kementerian Sosial.
Sekolah Rakyat adalah program pendidikan gratis berstatus asrama yang ditujukan untuk anak-anak dari keluarga miskin dan miskin ekstrem, dengan jenjang dari SD hingga SMA.
Program ini bertujuan memutus rantai kemiskinan melalui peningkatan kualitas sumber daya manusia dengan fokus pada pendidikan akademik dan karakter, serta menyediakan keterampilan hidup bagi lulusannya.
Saat ini ada dua Sekolah Rakyat di Bali dari 3 yang direncanakan, yaitu satu Sekolah Rakyat Menengah Pertama (SRMP) 17 di Tabanan yang sudah beroperasi dan satu lagi yang sedang dalam tahap diskusi dan rencana pembangunan di Karangasem.
Kepala Perwakilan Ombudsman RI Provinsi Bali Ni Nyoman Sri Widhiyanti dalam peninjauan di Sekolah Rakyat Menengah Pertama (SRMP) 17 Tabanan menyoroti pemenuhan sejumlah hak siswa dan guru di sana.
Ia mengatakan identitas Sekolah Rakyat belum banyak diketahui oleh publik, plang nama Sekolah Rakyat belum terpasang di jalan utama, sehingga diminta agar segera dipasang.
Dalam keterangan di Denpasar, Rabu 22 Oktober 2025 Ia mengatakan hasil pemantauan yang bertujuan untuk memastikan kualitas pelayanan publik di bidang pendidikan itu menunjukkan masih terdapat sejumlah sarana dan prasarana yang perlu dilengkapi sebagai hak siswa.
"Fasilitas seperti laboratorium IPA, laboratorium TIK, ruang bimbingan konseling, serta peralatan olahraga belum tersedia," ucapnya seperti dilansir dari Antara.
Dari sisi kesejahteraan guru, Ombudsman Bali menemukan tunjangan tambahan para tenaga pendidik belum diberikan, namun untuk gaji pokok sudah rutin diterima.
Selain itu identitas Sekolah Rakyat belum banyak diketahui oleh publik, plang nama Sekolah Rakyat belum terpasang di jalan utama, sehingga diminta agar segera dipasang.
"Melalui kegiatan monitoring ini Ombudsman Bali menegaskan pentingnya pemenuhan hak-hak dasar siswa dan guru, serta memastikan seluruh sekolah rakyat di Bali mendapat perhatian yang proporsional dari pemerintah," ujar Nyoman Sri.
Menurut dia peninjauan ini menjadi langkah nyata untuk memastikan bahwa pendidikan di daerah, khususnya di Sekolah Rakyat, tidak hanya berjalan secara administratif, tetapi juga memberi ruang tumbuh bagi anak-anak dalam lingkungan belajar yang sehat, aman, dan inklusif.
Merespons hasil peninjauan Ombudsman Bali, , Kepala TU SRMP 17 Tabanan I Wayan Budi Artawan mengatakan ruang belajar bagi 75 siswa dari Tabanan, Badung, Denpasar, dan Buleleng itu sudah cukup memadai.
Terkait ruangan lain yang disoroti, ia mengatakan fasilitas tersebut sudah sempat diajukan ke pemerintah pusat, sementara peralatan dasar seperti meja dan kursi saat ini berasal dari bantuan Kementerian PUPR.
"Untuk sementara, sekolah hanya diperbolehkan membeli kebutuhan habis pakai seperti alat tulis kantor," kata Budi Artawan.
Ia melaporkan, meski dengan keterbatasan, semangat belajar siswa tetap tinggi, sekolah juga menyediakan kegiatan ekstrakurikuler pramuka, futsal, dan tari sebagai sarana pengembangan minat dan karakter mereka.
Meskipun kurangnya fasilitas ruang bimbingan konseling, pihak Sekolah Rakyat menjelaskan bahwa terdapat guru bimbingan konseling yang selama ini sudah berperan menjaga kesehatan mental siswa.
"Tidak sedikit siswa yang mengeluhkan rasa jenuh dan rindu terhadap orang tua, mengingat seluruh siswa di asrama jauh dari keluarga. Sebagai solusi, pihak sekolah mengadakan kegiatan outing ke tempat wisata dan kawasan konservasi penyu untuk memberi suasana belajar yang lebih menyenangkan," ujar Kepala TU SRMP 17 Tabanan itu.
Dalam aspek inklusivitas, terdapat dua siswa disabilitas yang mengalami down syndrome dan kecemasan tinggi di sana yang memerlukan pendampingan khusus.
Selain itu, 10 siswa masih mengalami kesulitan membaca, sehingga guru memanfaatkan jam kosong untuk memberikan bimbingan tambahan.
"Anak-anak ini perlu perhatian lebih, dan kami berusaha semampu kami untuk mendampingi agar tidak tertinggal," kata Budi Artawan. ***
