Ombudsman Bakal Bentuk Tim Investigasi, Selesaikan Polemik PKH di Maluku
AMBON-Penyaluran bantuan Program Kerja Harapan (PKH) di Maluku terus mengalami kontroversi dan mengundang perhatian sejumlah pihak. Tidak terkecuali Ombudsman RI Perwakilan Maluku yang kini buka suara terkait hal itu. Menurut Kepala Ombudsman RI Perwakilan Maluku, Hasan Slamat, pihaknya banyak menerima laporan terkait penyaluran PKH. Untuk itu, pihaknya akan segera melakukan kajian dan pembentukan tim investigasi untuk menyelesaikan polemik tersebut.
"Kami terima laporan dari masyarakat, segera kita bentuk tim investigasi," kata Slamat, Senin (6/12/2021).
Lanjutnya, laporan yang diberikan masyarakat sangat beragam. Beberapa pihak mengeluh karena namanya masuk dalam daftar PKH tapi justru tidak menerima bantuan sama sekali. Selain itu, koordinator PKH juga dinilai tidak adil saat pembagian bantuan PKH.
Dia menjelaskan, jika koordinator PKH terbukti melakukan kesalahan maka akan dilakukan evaluasi mendalam. Evaluasi terhadap para koordinator PKH ini sangat penting untuk mengetahui sejauh mana mereka melaksanakan kerja pendampingan terhadap keluarga penerima manfaat (KPM).
"Penting untuk mengevaluasi koordinator PKH jika memang terbukti," ujarnya.
Ombudsman sebagai lembaga pelayanan publik akan membantu meluruskan persoalan tersebut. Juga memastikan masyarakat yang termasuk dalam KPM bisa menerima manfaat dan haknya sebagaimana mestinya.
