Ombudsman Babel Soroti Program MBG, Temukan Sejumlah Catatan Lapangan!
SUARABAHANA.COM - Ombudsman RI Perwakilan Provinsi Kepulauan Bangka Belitung (Babel) melakukan pengawasan langsung terhadap pelaksanaan Program Makan Bergizi Gratis (MBG) di sejumlah titik satuan pelayanan dan sekolah penerima manfaat.
Hasil pengawasan menunjukkan semangat pelaksanaan di lapangan cukup baik, namun masih ditemukan sejumlah catatan penting terkait standar kebersihan, ketepatan waktu distribusi, serta mekanisme pengaduan masyarakat.
Dalam siaran pers Kamis (16/10/2025), Kepala Perwakilan Ombudsman Babel, Shulby Yozar Ariadhy, memimpin langsung kegiatan pengawasan bersama Tim Keasistenan Pencegahan. Mereka meninjau sejumlah Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) dan satuan pendidikan penerima manfaat program MBG di berbagai wilayah di Babel.
Menurut Yozar, pengawasan dilakukan untuk memastikan program unggulan pemerintah pusat tersebut berjalan sesuai standar, aman dikonsumsi oleh anak-anak, serta benar-benar mencapai tujuan utama yaitu pemenuhan gizi bagi peserta didik.
"Program MBG adalah niat baik negara, tetapi harus dijaga dengan standar atau prosedur yang ketat. Penerima manfaat mayoritas adalah pelajar, dan anak-anak berhak menerima makanan yang bukan hanya bergizi, tapi juga aman," ujar Yozar, Kamis (16/10/2025).
Dalam tinjauan lapangan, Ombudsman Babel menilai para penyelenggara dan tenaga lapangan telah menunjukkan semangat tinggi dalam menjalankan tugas, mulai dari proses pengolahan hingga distribusi makanan ke sekolah.
Namun, di tengah dedikasi tersebut, masih terdapat beberapa catatan yang perlu segera dibenahi agar keselamatan penerima manfaat tidak terganggu. Beberapa temuan utama antara lain:
* Belum adanya Standar Operasional Prosedur (SOP) pengaduan di tingkat satuan pendidikan, sehingga tidak ada mekanisme jelas jika terjadi masalah pada makanan.
* Keterlambatan distribusi makanan, bahkan di beberapa titik melebihi enam jam dari waktu pengolahan.
* Distribusi makanan kering menggunakan kendaraan terbuka, yang berpotensi terpapar udara, debu, dan polusi jalan.
* Kualitas sayur mayur yang kurang segar, serta tata ruang dapur pengolahan yang belum sepenuhnya memenuhi standar kebersihan.
* Pada salah satu lokasi, bahkan ditemukan benda asing dalam makanan, yang menjadi temuan serius dan tidak boleh diabaikan.
"Catatan ini bukan untuk menyalahkan siapa pun. Justru kami mengajak semua pihak duduk bersama, melihat fakta di lapangan, dan memperbaiki celah sistem agar tidak ada risiko bagi penerima manfaat," tambah Yozar.
Menindaklanjuti hasil pengawasan tersebut, Ombudsman Babel mendorong agar setiap SPPG dan penyelenggara program MBG segera melakukan pembenahan. Beberapa langkah yang direkomendasikan antara lain:Souvenir Bangka Belitung
* Menyediakan SOP pengaduan yang jelas dan mudah diakses oleh masyarakat dan pihak sekolah.
* Memastikan sarana pengiriman makanan menggunakan kendaraan tertutup dan higienis.
* Menjaga standar kebersihan ruang dapur dan pengolahan makanan sesuai ketentuan kesehatan.
* Menjamin ketepatan waktu distribusi agar makanan tetap layak konsumsi.
* Mengutamakan bahan pangan segar, terutama sayuran dan lauk pauk yang bernilai gizi tinggi.
Ombudsman Babel juga berkomitmen akan terus mengawal pelaksanaan program MBG di wilayah Kepulauan Bangka Belitung agar sesuai dengan prinsip tata kelola pemerintahan yang baik dan akuntabel.
"Kami ingin memastikan bahwa setiap kotak makanan yang sampai di tangan anak-anak tidak hanya membawa gizi, tetapi juga jaminan keamanan, martabat, dan tanggung jawab," tutup Yozar.Souvenir Bangka Belitung
Program Makan Bergizi Gratis (MBG) merupakan salah satu program unggulan pemerintah pusat yang bertujuan meningkatkan asupan gizi bagi pelajar di seluruh Indonesia. Program ini menyasar pelajar dari jenjang pendidikan dasar hingga menengah, dengan target meningkatkan kualitas kesehatan dan konsentrasi belajar siswa, serta menekan angka stunting di daerah.
Namun, pelaksanaannya di berbagai daerah, termasuk Babel, terus menjadi perhatian publik dan lembaga pengawas. Standar kualitas makanan, rantai distribusi, hingga akuntabilitas penggunaan dana menjadi fokus utama agar program ini tidak hanya tepat sasaran, tetapi juga membawa manfaat nyata bagi generasi muda.
