Ombudsman Babel Soroti Layanan Publik Daerah
Pangkalpinang (ANTARA) - Perwakilan Ombudsman Provinsi Kepulauan Bangka Belitung menyoroti pelayanan informasi publik di daerah tanpa sinyal atau blank spot, sehingga masyarakat sulit mendapatkan layanan digital, komunikasi dan pendidikan serta ekonomi berbasis elektronik.
"Saat ini masih ada daerah-daerah di Kepulauan Babel yang blank spot," kata Plt Kepala Ombudsman Kepulauan Bangka Belitung Kgs Chris Fither di Pangkalpinang, Minggu.
Ia mengatakan blank spot bukan sekadar persoalan tanpa sinyal, tetapi berkaitan langsung dengan akses masyarakat terhadap pelayanan publik, akses informasi dan pendidikan, serta pemanfaatan ekonomi digital.
Selain itu, Ombudsman Kepulauan Babel juga menyoroti tata kelola layanan informasi publik pada daerah itu.
"Hasil pengawasan dan penanganan laporan masyarakat, masih ditemukan kendala berupa PPID yang belum aktif secara optimal, lambannya respons permohonan informasi, belum merata publikasi informasi wajib, serta kanal layanan digital yang belum responsif," katanya.
Ia menyatakan pihaknya mencatat adanya peningkatan laporan masyarakat terkait akses informasi publik.
"Secara administratif PPID telah terbentuk di banyak badan publik, namun kualitas fungsi dan keaktifan belum merata. Akibatnya masyarakat masih mengalami kesulitan memperoleh informasi yang menjadi haknya," katanya.
Asisten Deputi Koordinasi Pengelolaan Komunikasi dan Informasi Publik Kementerian Koordinator Bidang Politik dan Keamanan RI Agung Pratistho dalam kunjungan ke Kantor Ombudsman Kepulauan Babel menyampaikan Ombudsman bertujuan menyerap langsung berbagai persoalan masyarakat melalui perspektif Ombudsman sebagai lembaga pengawas pelayanan publik.
"Kami memandang Ombudsman sebagai garda terdepan dalam menerima keluhan masyarakat terkait pelayanan publik. Karena itu, kami perlu mendengar langsung berbagai isu strategis yang terjadi di daerah," ujarnya.
Pewarta: Aprionis
Editor : Feny Aprianti
COPYRIGHT © ANTARA 2026
