• ,
  • - +

Kabar Perwakilan

Ombudsman Babel Soroti Layanan Kesehatan dan Pendidikan
PERWAKILAN: KEPULAUAN BANGKA BELITUNG • Senin, 19/01/2026 •
 
https://rri.co.id/daerah/2110813/ombudsman-babel-soroti-layanan-kesehatan-dan-pendidikan

RRI.CO.ID, Pangkalpinang - Ombudsman Perwakilan Provinsi Kepulauan Bangka Belitung menyoroti layanan kesehatan dan pendidikan, yang mendominasi menjadi pengaduan masyarakat selama tahun 2025.

Dikatakan Pelaksana Tugas Kepala Perwakilan Ombudsman RI Bangka Belitung, Kgs. Chris Fither, kondisi ini menunjukkan bahwa layanan dasar yang bersentuhan langsung dengan kebutuhan masyarakat masih memerlukan perhatian serius agar dilakukan pembenahan lebih baik.

"Kesehatan dan pendidikan paling banyak yang kita terima selama tahun 2025, maka kita berharap agar terus meningkatkan kualitas layanan," ucap Chris dalam laporan yang diterima RRI, Jumat, 16 Januari 2026.

Pemerintah yang berhubungan pada dua layanan, yakni kesehatan dan pendidikan dapat memastikan agar layanan diberikan secara adil, transparan, dan berorientasi pada kepentingan masyarakat.

Selain penanganan laporan masyarakat, Ombudsman RI Perwakilan Bangka Belitung juga menjalankan fungsi pengawasan terhadap berbagai isu pelayanan publik yang menjadi perhatian masyarakat sepanjang tahun 2025, antara lain tata kelola persampahan, pelaksanaan Sistem Penerimaan Murid Baru (SPMB), kelangkaan Bahan Bakar Minyak (BBM), keterbatasan sarana dan prasarana pendidikan, Program Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap (PTSL), pelayanan bagi penyandang disabilitas, kondisi infrastruktur, hingga pelaksanaan Program Makan Bergizi Gratis (MBG).

Pengawasan dilakukan sebagai bentuk upaya pencegahan maladministrasi agar kualitas penyelenggaraan pelayanan publik di Provinsi Kepulauan Bangka Belitung dapat terus ditingkatkan.

Tingginya isu pada sektor-sektor tersebut menunjukkan masih perlunya pembenahan dan penguatan pengawasan terhadap penyelenggaraan pelayanan publik.

"Masyarakat memiliki hak yang sama bukan, ya harus merata, tanpa memandang status sosial, ekonomi, fisik, harus sama semua," ujar warga Pangkalpinang Eby.

Eby juga berharap Ombudsman dapat menjadi pihak yang tetap netral dan transparan untuk memberikan keadilan bagi masyarakat.





Loading...

Loading...
Loading...


Loading...
Loading...