Ombudsman Babel: Semarak Kemerdekaan di Sekolah Harus Bebas Pungutan
FAKTA BERITA, PANGKALPINANG - Perwakilan Ombudsman RI Provinsi Kepulauan Bangka Belitung mengingatkan seluruh satuan pendidikan negeri agar kegiatan semarak Hari Kemerdekaan Republik Indonesia tidak membebani orang tua maupun peserta didik dengan pungutan.
Ombudsman menilai kegiatan seperti karnaval, pawai, dan perlombaan di sekolah merupakan kegiatan positif untuk menumbuhkan semangat nasionalisme. Namun, pelaksanaannya harus tetap mengikuti ketentuan yang berlaku.
Imbauan tersebut disampaikan Plt. Kepala Perwakilan Ombudsman RI Provinsi Kepulauan Bangka Belitung, Kgs. Chris Fither, di ruang kerja Ombudsman Babel, Rabu (12/8/2026).
Fither mengatakan sekolah memiliki peran penting dalam menanamkan rasa cinta tanah air kepada siswa melalui berbagai kegiatan peringatan HUT RI. Namun, kemeriahan tersebut tidak boleh diwarnai praktik penggalangan dana yang bertentangan dengan aturan.
"Kegiatan memeriahkan kemerdekaan seperti karnaval dan lomba itu sangat baik dan memang perlu dilakukan untuk menumbuhkan semangat kebangsaan anak-anak kita. Silakan diselenggarakan dengan meriah. Namun, kami mengajak pihak sekolah agar dalam pendanaannya murni mengedepankan partisipasi sukarela dan tidak membebani peserta didik melalui pungutan yang bersifat memaksa," ujar Fither.
Menurut Fither, pendanaan kegiatan di satuan pendidikan negeri telah memiliki aturan, antara lain Permendikbud Nomor 44 Tahun 2012 tentang Pungutan dan Sumbangan Biaya Pendidikan pada Satuan Pendidikan Dasar serta Permendikbud Nomor 75 Tahun 2016 tentang Komite Sekolah.
Ia menjelaskan, pembiayaan kegiatan kemerdekaan dapat diupayakan melalui mekanisme sumbangan sukarela, bukan pungutan. Dalam mekanisme tersebut, sekolah maupun komite tidak diperbolehkan menetapkan nominal tertentu, menentukan batas waktu pembayaran, ataupun memberikan konsekuensi kepada peserta didik yang tidak menyumbang.
"Batas antara pungutan dan sumbangan itu sangat jelas. Jika ada nominal yang dipatok, ada waktu yang ditentukan, dan ada sanksi atau konsekuensi bagi yang tidak membayar, maka itu sudah masuk kategori pungutan liar, dan itu dilarang keras di sekolah negeri," jelasnya.
Untuk memastikan kegiatan perayaan kemerdekaan berjalan tertib, Ombudsman Babel juga mendorong pengawasan terpadu dari instansi terkait. Dinas Pendidikan, Pengawas Sekolah, dan Inspektorat di setiap kabupaten/kota dinilai memiliki peran penting dalam pembinaan sekaligus pencegahan maladministrasi di lapangan.
Fither menegaskan pengawasan tersebut bukan untuk membatasi kreativitas sekolah dalam menyelenggarakan kegiatan kemerdekaan. Sebaliknya, kolaborasi pengawasan diharapkan dapat memastikan kegiatan berjalan lancar, akuntabel, dan tidak menimbulkan keluhan masyarakat.
"Kita ingin menjaga agar niat luhur menyemarakkan kemerdekaan ini berjalan dengan akuntabel dan tidak berujung pada keluhan masyarakat di kemudian hari," tambah Fither.
Ombudsman Babel berharap momentum bulan kemerdekaan dapat dirayakan seluruh peserta didik secara riang gembira dan setara. Sinergi sekolah, komite, orang tua, serta instansi pengawas diharapkan mampu menciptakan lingkungan pendidikan yang bersih, berintegritas, dan melayani.
"Kami berharap sekolah-sekolah di Bangka Belitung dapat menjadi contoh bagaimana kemerdekaan dirayakan dengan semangat gotong royong dan inklusif. Mari kita pastikan setiap anak didik bisa merasakan merdekanya berekspresi dan bergembira di hari bersejarah bangsa kita, murni tanpa adanya tekanan finansial," pungkas Fither.
