Ombudsman Babel Sampaikan Kondisi di Lapangan Saat Diskusi Kemenko Polhukam RI
BANGKAPOS.COM,
BANGKA --Â Kepala Perwakilan Ombudsman RI Kepulauan Bangka
Belitung, Shulby Yozar Ariadhy menyampaikan
kondisi di lapangan dalam pelaksanaan tugas dan fungsinya dalam
Diskusi yang diselenggarakan oleh Kementerian
Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan Republik Indonesia.
Kegiatan bertema Peran Penting Unit Kerja (Focal Point) yang Bertanggungjawab
dalam Pengawasan Pelayanan Publik di Kementerian/Lembaga itu dihadiri oleh
Kepala Keasistenan Utama Pengaduan Masyarakat Ombudsman RI, Patnuaji A.
Indrarto, Pewakilan Kementerian Dalam Negeri, Kementerian Luar Negeri, Bakamla
RI, Itwasum Polri, Inspektorat Jenderal TNI, Inspektur III Kejaksaan Agung,
serta Kompolnas.
Dia menyebutkan bahwa adanya Focal Point dalam pengawasan pelayanan publik sangat penting dan bermanfaat jika dilakukan dengan baik.
"Kami sangat merasakan manfaat adanya Focal Point ini karena pada dasarnya
dalam pengawasan pelayanan publik Ombudsman berfokus pada penyelesaian masalah
sehingga dengan adanya focal point di masing-masing penyelenggara pelayanan
publik.
Tentunya sangat membantu kami dalam penyelesaian permasalahan yang disampaikan masyarakat, namun disisi lain ada beberapa kendala yang tentunya dialami yaitu Peran Focal Point yang masih belum optimal dalam pengelolaan pengaduan, tidak adanya informasi update data focal point (jika ada perubahan), dan terdapat Focal Point yang belum mengetahui tugas dan fungsinya. Beberapa hal tersebut yang dirasa perlu dioptimalkan lagi," ujar Yozar dalam rilis kepada bangkapos.com, Kamis (23/9/2021).
Menanggapi hal tersebut Asisten Deputi Pelayanan Publik Kemenko Polhukam RI, Agung Pratistho
menyampaikan agar semua Lembaga Negara dan Pemerintah Daerah bekerja sama dalam
hal pengawasan pelayanan publik.
"Dengan adanya informasi yang sudah disampaikan oleh Ombudsman, kami dari Kemenko Polhukam mendorong agar lembaga dan pemerintah daerah dapat bekerjasama dalam hal pengawasan pelayanan publik.
Apabila ada hal yang menjadi kekurangan dapat berkoordinasi dengan Kemenko Polhukam RI, kami selalu siap membantu demi pelayanan publik yang lebih baik sehingga kami berharap seluruh Lembaga dan Kementrian terkait juga demikian," kata Agung. (Bangkapos.com/Cici Nasya Nita)
