Ombudsman Babel Pantau MBG di SPPG Baturusa dan SMPN 1 Merawang, Ini Temuannya
BABELPOS.ID, MERAWANG - Ombudsman RI Perwakilan Provinsi Kepulauan Bangka Belitung melakukan inspeksi mendadak (sidak) ke Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) Baturusa, Kecamatan Merawang, pada Kamis (5/3/2026). Pengawasan ini dilakukan untuk memastikan pelaksanaan Program Makan Bergizi Gratis (MBG) selama bulan Ramadhan tetap berjalan sesuai ketentuan serta benar-benar sampai kepada para siswa sebagai penerima manfaat.
Selain meninjau dapur produksi di SPPG Baturusa, tim Ombudsman juga melakukan pemantauan langsung proses distribusi makanan di SMP Negeri 1 Merawang guna melihat secara langsung bagaimana paket MBG diterima oleh para siswa di sekolah.
Plt. Kepala Perwakilan Ombudsman RI Provinsi Kepulauan Bangka Belitung, Kgs Chris Fither, mengatakan pengawasan tersebut penting dilakukan agar program MBG tidak hanya berjalan secara administratif, tetapi juga benar-benar dirasakan manfaatnya oleh para siswa.
"Program Makan Bergizi Gratis adalah layanan publik yang langsung menyentuh masyarakat, khususnya para siswa. Karena itu kami perlu memastikan bahwa layanan ini berjalan baik, mulai dari proses produksi hingga distribusi makanan di sekolah," ujar Fither.
Pengawasan ini mengacu pada ketentuan pelaksanaan MBG selama Ramadhan yang diatur dalam Surat Edaran Kepala Badan Gizi Nasional Nomor 3 Tahun 2026. Dalam kegiatan tersebut, tim Ombudsman memantau sejumlah aspek penting, antara lain kesesuaian menu dengan petunjuk teknis, pola distribusi makanan selama Ramadhan, kelayakan fasilitas dapur, serta mekanisme pengelolaan pengaduan dari penerima manfaat.
Kepala SPPG Baturusa Merawang, Hipokrates, menjelaskan bahwa menu makanan yang disiapkan selama Ramadhan telah disusun sesuai petunjuk teknis dari Badan Gizi Nasional. Paket makanan tetap memperhatikan pemenuhan angka kecukupan gizi bagi penerima manfaat serta mempertimbangkan kebutuhan tertentu, termasuk bagi anak-anak yang memiliki alergi terhadap bahan makanan tertentu.
Ia juga menjelaskan bahwa terdapat penyesuaian dalam pola distribusi makanan selama bulan Ramadhan. Penyesuaian ini dilakukan karena jadwal kegiatan belajar di sekolah umumnya berakhir lebih awal sehingga waktu distribusi makanan harus disesuaikan.
"Distribusi tetap kami sesuaikan dengan jadwal sekolah selama Ramadhan agar makanan dapat diterima dengan baik oleh para siswa," jelas Hipokrates.
Dalam pelaksanaannya, pihak SPPG juga sempat menghadapi kendala ketersediaan bahan baku. Hipokrates menyebutkan sempat terjadi kelangkaan dan kenaikan harga beberapa komoditas bahan pangan, khususnya susu dan buah-buahan, sehingga tim pengadaan harus mencari pemasok dari luar wilayah Merawang untuk menjaga ketersediaan bahan.
Terkait pengaduan layanan, pihak SPPG mencatat adanya dua laporan keterlambatan pengiriman paket MBG di SMP Negeri 1 Merawang dan SMP Negeri 2 Merawang. Pihak pengelola telah berkoordinasi dengan sekolah serta menyampaikan permohonan maaf atas keterlambatan tersebut dan menjadikannya sebagai bahan evaluasi untuk perbaikan ke depan.
Selain memantau distribusi makanan, tim Ombudsman juga melakukan pengecekan menyeluruh terhadap fasilitas dapur SPPG mulai dari area penerimaan bahan baku, ruang pencucian, ruang persiapan bahan, ruang penyimpanan, hingga area pengemasan makanan. Ombudsman juga memastikan penerapan standar operasional prosedur sanitasi serta penerapan Keselamatan dan Kesehatan Kerja (K3) di lingkungan dapur.
Fither menegaskan bahwa hasil pengawasan di lapangan akan menjadi bahan evaluasi bagi Ombudsman untuk memberikan saran perbaikan kepada penyelenggara program maupun instansi terkait.
"Kami ingin memastikan program ini berjalan akuntabel, tepat sasaran, dan terus diperbaiki jika ada kendala di lapangan. Pengawasan seperti ini penting agar kualitas layanan publik tetap terjaga," tegasnya.
Ombudsman berharap melalui pengawasan ini penyelenggaraan Program Makan Bergizi Gratis selama bulan Ramadhan dapat terus berjalan secara optimal serta memberikan manfaat nyata bagi para siswa penerima program.
