Ombudsman Babel Pantau Kelangkaan LPG 3 Kg

Ombudsman Republik Indonesia Perwakilan Provinsi Kepulauan Bangka Belitung (Ombudsman Babel) memantau kelangkaan LPG 3 kilogram di sejumlah daerah Pulau Bangka, termasuk Kabupaten Bangka, Bangka Barat, dan Kota Pangkalpinang.
Hasil koordinasi dengan Pertamina Patra Niaga serta dua SPPBE utama (Merawang dan Kelapa) menunjukkan adanya kendala pasokan sepanjang Januari 2026. SPPBE Kelapa hanya menerima sekitar 918 metrik ton dari kebutuhan normal 1.359 metrik ton, sementara SPPBE Merawang baru menerima 1.610 metrik ton dari rata-rata 2.300 metrik ton.
Plt. Kepala Ombudsman Babel, Kgs. Chris Fither, menegaskan bahwa meski ada pasokan perbantuan, kebutuhan masyarakat belum terpenuhi. Kelangkaan di tingkat hulu berdampak langsung pada keterbatasan stok agen dan pangkalan, sehingga diperlukan perencanaan distribusi yang lebih adaptif terhadap kondisi lapangan.
Pangkal pinang Bangka - Ombudsman Republik Indonesia Perwakilan Provinsi Kepulauan Bangka Belitung (Ombudsman Babel) memantau kelangkaan LPG 3 kilogram yang terjadi di sejumlah daerah, meliputi Kabupaten Bangka (Sungailiat dan Belinyu), Kabupaten Bangka Barat, serta Kota Pangkalpinang.
Untuk menindaklanjuti kondisi tersebut, Ombudsman Babel telah berkoordinasi dengan PT Pertamina Patra Niaga Regional Bangka Belitung, dua Stasiun Pengisian dan Pengangkutan Bulk Elpiji (SPPBE) yakni SPPBE Merawang dan SPPBE Kelapa, serta sejumlah agen dan pangkalan LPG di wilayah terdampak.
Plt. Kepala Perwakilan Ombudsman RI Provinsi Kepulauan Bangka Belitung, Kgs. Chris Fither, menjelaskan bahwa berdasarkan data historis pasokan LPG 3 kg selama Januari 2026, terdapat kendala pasokan di dua SPPBE utama di Pulau Bangka.
"Pasokan ke SPPBE Kelapa pada Desember 2025 mencapai sekitar 1.359 metrik ton, namun per 27 Januari 2026 baru menerima kurang lebih 918 metrik ton. Sementara itu, SPPBE Merawang yang biasanya menerima pasokan empat hingga lima kali per bulan dengan total sekitar 2.300 metrik ton, per 26 Januari 2026 baru menerima 1.610 metrik ton," ungkapnya.
Ia menambahkan, meskipun telah dilakukan pengiriman pasokan perbantuan, langkah tersebut belum mampu menutupi kebutuhan seperti biasanya. Kondisi ini berdampak pada keterbatasan stok di tingkat agen dan pangkalan sehingga belum mampu memenuhi tingginya permintaan masyarakat.
"Kendala pasokan di hulu berimplikasi langsung terhadap ketersediaan LPG 3 kg di agen dan pangkalan. Hal ini menunjukkan pentingnya perencanaan stok yang lebih adaptif terhadap kondisi lapangan," tegas Kgs. Chris Fither.








