Ombudsman Babel Minta Pj Gubernur Suganda Perhatikan Sektor Pertanian Hingga Pendidikan
BANGKAPOS.COM, BANGKA - Penjabat (Pj) Gubernur Bangka Belitung (Babel), Suganda Pandapotan Pasaribu mengawali kinerjanya dengan lima program prioritas.
Adapun lima program yang disampaikan usai pelantikannya meliputi penanganan stunting, penurunan angka kemiskinan, inflasi, tata kelola pemerintahan dan melanjutkan program pj gubernur sebelumnya seperti tata kelola tambang timah.
Kepala Perwakilan Ombudsman Babel, Shulby Yozar Ariadhy menilai penetapan program prioritas merupakan sebuah keharusan untuk pengukuran kinerja secara jelas.
"Hal ini juga penting untuk dikomunikasikan kepada publik sehingga masyarakat dapat mengetahui Bangka Belitung punya kriteria yang jelas untuk melihat bagaimana capaian kerja Pj Gubernur yang baru," ujar Yozar, Minggu (2/4/2023).
Dia menekankan urgensi penetapan prioritas ini juga menyangkut kondisi Pj Gubernur memiliki beberapa keterbatasan dibandingan dengan gubernur definitif antara lain terkait dengan waktu menjabat yang lebih singkat dan beberapa keterbatasan kewenangan.
"Sehingga harus punya target-target realistis sesuai dengan waktu dan kewenangan yang dimilki oleh seorang Pj gubernur.
Jika dilihat dari substansi program yang disampaikan oleh Pj gubernur Suganda berupa penanganan stunting, penurunan kemiskinan, tata kelola pemerintahan dan inflasi maka dapat dilihat bahwa isu-isu tersebut cukup relevan dengan kondisi di Kepulauan Bangka Belitung," katanya.
Namun Yozar mengingatkan jangan lupa juga untuk memperhatikan sektor pembangunan unggulan seperti pertanian yang selama ini telah berkontribusi penting terhadap pertumbuhan ekonomi di Provinsi Kepulauan Bangka Belitung.
"Apalagi mengingat aspek keberlanjutannya yang lebih dapat dijaga jika dibandingkan dengan sektor pertambangan yang selama ini terus menerus menjadi diskursus utama pembangunan Babel. Selain itu, kami berharap urusan wajib seperti pendidikan dan kesehatan juga harus tetap jadi perhatian oleh Suganda sebagai Pj Gubernur," sarannya.
Sementara itu mengenai persoalan tata kelola pertimahan di Bangka Belitung merupakan sesuatu yang bersifat sangat kompleks terutama terkait dengan pemangku kepentingannya.
"Apalagi jika dikaitkan dengan kewenangan utamanya yang ada di pemerintah pusat. Pj Gubernur perlu memahami kompleksitas ini dan bekerja cepat untuk menentukan hal-hal bersifat realistis yang harus dicapai dalam waktu jabatannya yang cukup singkat," katanya.
(Bangkapos.com/Cici Nasya Nita)
Penulis: Cici Nasya Nita | Editor: Ardhina Trisila Sakti
