Ombudsman Babel Minta Pemprov Serius Intervensi Kelangkaan BBM di Pulau Belitung
TANJUNGPANDAN, wowbabel.com -- Ombudsman RI Perwakilan Kepulauan Bangka Belitung berharap agar Pemerintah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung lebih aktif dalam memperhatikan dan mengatasi permasalahan masyarakat pulau Belitung yang sulit memperoleh BBM (Bahan Bakar Minyak) jenis Pertalite.
Pasalnya, kondisi tersebut telah cukup lama dialami oleh masyarakat Belitung. Hal ini disampaikan langsung oleh Kepala Perwakilan Ombudsman RI Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Shulby Yozar Ariadhy saat melakukan kunjungan kerja di Pulau Belitung, pada Kamis lalu (23/6/2022).
"Saat kami membuka posko pengaduan di Manggar, rata rata masyarakatnya mengeluhkan tentang kesulitan mendapatkan BBM," ucap Yozar.
Menurut Informasi yang Ia terima, hal ini terjadi sudah hampir 3 bulan. Akan tetapi hingga saat ini belum ada solusi yang konkrit untuk menyelesaikan kelangkaan BBM jenis Pertalite ini.
"Saat tim Ombudsman melakukan pengamatan ke beberapa SPBU di Tanjungpandan pun kondisinya hampir sama. Antrean di beberapa SPBU cukup panjang dan BBM jenis Pertalite seringkali cepat habis," ujar Yozar.
Menanggapi permasalahan kelangkaan BBM ini, Ia meminta agar Pemerintah Provinsi lebih memperhatikan hal ini dengan serius. Karena dia menilai Pemerintah Provinsi Babel dapat menindaklanjuti permasalahan BBM di Pulau Belitung dengan data, perencanaan, dan koordinasi yang baik dengan berbagai pihak terkait.
"Harus responsif seperti mengatasi kejadian yang hampir serupa terjadi di pulau Bangka akhir tahun lalu," imbuh Yozar.
Serta Ombudsman Babel mengharapkan hadirnya pihak pemerintahan bisa memberikan solusi mengenai kondisi kelangkaan BBM di pulau Belitung. Yozar mencontohkan, adanta data dan kajian yang komprehensif dapat menjadi salah satu faktor penyelesaikan masalahnya.
"Misalnya kendala geografis, jumlah SPBU dan Pertashop yang aktif melayani, persentase kebutuhan BBM, jalur pendistribusianya, dan lain sebagainya. Tentunya juga harus bekerjasama dengan pemerintah Kabupaten serta PT Pertamina. Dengan demikian, nanti masalah dan solusinya Insyallah dapat lebih jelas," ungkap Yozar.
Selain menyoroti permasalahan kelangkaan BBM di Belitung, ia juga mengeluh akan rendahnya persentase laporan pengaduan masyarakat Belitung yang masuk ke Ombudsman Babel.
Ia memaparkan, antusias pengaduan masyarakat Belitung terhadap Ombudsman Babel sangatlah kurang. Hal ini bisa dilihat jika dibandingkan dengan pengaduan masyarakat di pulau Bangka.
Dilihat dari datanya, Laporan masyarakat pulau Belitung yang masuk ke Ombudsman Babel hingga periode Juni 2022 hanya ada 8 laporan masyarakat atau sekitar 4,9% dari total keseluruhan laporan. Sementara itu, sebanyak 95% nya ada pada laporan atau pengaduan masyarakat pulau Bangka.
"Oleh karena itu, hal ini menjadi pekerjaan rumah bagi kami agar partisipasi aktif masyarakat Belitung (dalam) mengawasi pelayanan publik melalui laporan ke Ombudsman dapat makin meningkat," tutup Yozar. (gn/wb)
