Ombudsman Babel Minta Pemkab Bangka Tengah Tingkatkan Prestasi Pelayanan Publik
PANGKALPINANG, www.wowbabel.com -- Ombudsman RI Perwakilan Kepulauan Bangka Belitung mengharapkan Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Bangka Tengah untuk dapat mempertahankan atau bahkan meningkatkan prestasinya dalam bidang penyelenggaraan pelayanan publik pada tahun 2022.
Pada pertemuan Ombudsman RI Perwakilan Babel bersama dengan Inspektur Daerah Kabupaten Bangka Tengah, Hendar Kusumawati dan jajarannya, Kepala Keasistenan Pencegahan Maladministrasi Ombudsman RI Kepulauan Bangka Belitung, Muhammad Tegi Galla Putra menyampaikan bahwa Ombudsman Babel meyakini jika Pemkab Bangka Tengah memiliki potensi dan sumber daya yang cukup untuk mempertahankan atau meningkatkan prestasinya di bidang pelayanan publik, termasuk penilaian Ombudsman RI.
Ia menerangkan bahwa produk yang dinilai tahun ini hanya sekitar 14 produk pelayanan, berbeda dengan tahun sebelumnya mencapai 50 hingga 60 produk pelayanan. Namun, lanjut Tegi, pada tahun ini perluasan dimensi penilaian serta kualitas pelayanan akan menjadi sebuah tantangan.
Menanggapi hal ini, Hendar Kusumawati mengungkapkan bahwa masih cukup banyak hal yang perlu ditingkatkan oleh Pemkab Bangka Tengah, mengingat sistem penilaian oleh Ombudsman RI pada tahun ini ada perubahan.
"Kami harus memperhatikan standar pelayanan publik elektronik dan non-elektronik setiap dinas yang dinilai. Terlebih lagi, ada Dinas Sosial yang pada tahun ini baru akan dinilai. Insya Allah, kami akan memberikan yang terbaik, apalagi sudah ada SiLakso (Sistem Layanan Kesejahteraan Sosial). Selain itu, saya berharap OPD yang dinilai semangat untuk mempelajari aturan terkait pelayanan publik, karena ada variabel kompetensi dalam penilaiannya," ungkap Hendar di Kantor Ombudsman RI Perwakilan Bangka Belitung Rabu (24/8/2022).
Sementara itu, Kepala Perwakilan Ombudsman RI Kepulauan Bangka Belitung, Shulby Yozar Ariadhy pun juga berharap agar Pemkab Bangka Tengah dapat memperoleh nilai maksimal dengan hadirnya Rumah dan Aplikasi SiLakso yang berada dibawah naungan Dinas Sosial Bangka Tengah.
Menurutnya, dari catatan Ombudsman RI pada beberapa Pemerintah Daerah, justru Dinas Sosial yang masih minim akan pemenuhan standar pelayanan publik.
"Kami melihat Dinsos Bangka Tengah telah menyadari pentingnya pemenuhan standar pelayanan bagi masyarakat, ini hal yang positif. Semoga menjadi angin segar bagi Bangka Tengah karena Dinsosnya sudah memiliki bekal yang baik dalam mengikuti penilaian pelayanan publik," tukas Yozar.
Editor: Kris Wow
