Ombudsman Babel Kumpulkan Stakeholder, Perkuat Mitigasi Bencana Hadapi Cuaca Ekstrem
PANGKALPINANG, Berliannews.id -Perwakilan Ombudsman Republik Indonesia Provinsi Kepulauan Bangka Belitung menggelar Rapat Koordinasi Lintas Stakeholders di Kantor Pencarian dan Pertolongan (SAR) Pangkalpinang sebagai langkah cepat merespons meningkatnya risiko bencana akibat cuaca ekstrem di wilayah Babel.
Rapat yang digelar Jumat (5/12/2025) itu dihadiri oleh Kepala Perwakilan Ombudsman Babel Shulby Yozar Ariadhy, Kepala Seksi Operasional SAR Pangkalpinang Danu Wahyudi, Kepala Bidang Pencegahan dan Kesiapsiagaan BPBD Provinsi R. Sandyaji, Ketua Tim Data dan Informasi BMKG Pangkalpinang Slamet Supriyadi, serta perwakilan BPBD dari seluruh kabupaten/kota di Babel.
Rapat digelar sebagai respons atas kondisi cuaca ekstrem di Babel yang dipaparkan BMKG Pangkalpinang, termasuk potensi hujan lebat, banjir, gelombang tinggi, angin kencang, dan banjir pesisir (rob) pada periode 5-12 Desember 2025.
BMKG juga menekankan kewaspadaan terhadap dominasi hujan intensitas tinggi yang dipicu dinamika atmosfer aktif seperti MJO, Gelombang Kelvin, dan Rossby Ekuator, yang meningkatkan risiko bencana hidrometeorologi di wilayah Bangka Belitung.
Dalam forum tersebut, Ombudsman Babel menegaskan posisinya sebagai pengawas eksternal pelayanan publik sebagaimana diatur dalam UU 37/2008 tentang Ombudsman RI yang menugaskan Ombudsman untuk melakukan pengawasan terhadap penyelenggaraan pelayanan publik dan mencegah maladministrasi.
Kepala Perwakilan Ombudsman Babel, Shulby Yozar Ariadhy, menegaskan pentingnya kesiapsiagaan lintas instansi.
"Forum ini kami dorong sebagai ruang untuk memperkuat jejaring, menyamakan langkah, dan memastikan layanan kebencanaan berjalan optimal tanpa maladministrasi," ujar Yozar.
Dalam rapat, SAR Pangkalpinang menyampaikan kesiapan peralatan dan prosedur evakuasi, sementara BPBD memaparkan rencana kontinjensi daerah, kapasitas personel, tantangan penyebaran informasi hingga kesiapan logistik menghadapi cuaca ekstrem. Koordinasi distribusi informasi peringatan dini antara BMKG, BPBD, dan SAR juga menjadi perhatian utama, terutama untuk mempercepat jalur komunikasi hingga tingkat kecamatan dan desa.
"Forum ini sangat penting, dengan sinergi kuat kami mengharapkan layanan kebencanaan di Babel semakin siap menghadapi potensi cuaca ekstrem di Babel. BPBD Provinsi Kepulauan Bangka Belitung akan memperkuat rencana kontijensi dan memastikan jalur koordinasi dengan BPBD Kabupaten/Kota berjalan optimal", kata Sandyaji.
Ombudsman Babel mendorong seluruh pemda dan instansi terkait untuk memperkuat sistem mitigasi bencana secara terencana, terpadu, dan responsif. Dorongan ini termasuk memastikan pemda mendukung fungsi BPBD kabupaten/kota melalui penguatan anggaran, sumber daya manusia, peralatan, dan sistem informasi kebencanaan.
Sebagai tindak lanjut konkret, Ombudsman Babel akan menyusun rekomendasi tertulis kepada seluruh pemerintah daerah dan stakeholder terkait sebagai bentuk pencegahan maladministrasi dan penguatan tata kelola dan dukungan terhadap layanan kebencanaan.
Ombudsman Babel juga menyerukan kolaborasi berkelanjutan lintas instansi untuk mengantisipasi kondisi cuaca ekstrem yang berpotensi meningkat selama Desember-Februari. Dengan sinergi lintas instansi yang semakin kokoh, mitigasi bencana di Bangka Belitung diharapkan dapat berjalan lebih efektif guna meminimalkan dampak cuaca ekstrem terhadap masyarakat.
