• ,
  • - +

Kabar Perwakilan

Ombudsman Babel Kawal Pemulihan Warga Korban Kebakaran Serdang
PERWAKILAN: KEPULAUAN BANGKA BELITUNG • Senin, 16/11/2026 • siti_fatimah
 
https://babel.antaranews.com/amp/berita/594807/ombudsman-babel-kawal-pemulihan-warga-korban-kebakaran-serdang

Ombudsman Republik Indonesia Perwakilan Provinsi Kepulauan Bangka Belitung mengawal percepatan pemulihan warga korban kebakaran Dusun Serdang Desa Jelutung 2, Bangka Selatan, agar hak masyarakat terdampak terpenuhi dan proses pemulihan berjalan secara terencana, transparan, serta akuntabel.

"Kami akan terus mengawal penyelenggaraan pelayanan publik dalam penanggulangan warga terdampak kebakaran di Dusun Serdang ini," kata Plt Kepala Perwakilan Ombudsman Babel, Kgs Chris Fither di Pangkalpinang, Jumat.

Ia menyampaikan berdasarkan data terbaru yang diterima, kebakaran di Dusun Serdang Desa Jelutung 2 Kabupaten Bangka Selatan mengakibatkan 236 rumah mengalami kerusakan berat dengan 282 kepala keluarga terdampak dan kondisi tersebut membutuhkan penanganan dan perencanaan pemulihan yang terarah agar masyarakat memperoleh kepastian tempat tinggal dan perlindungan yang memadai.

"Kita bersama Pemkab Bangka Selatan kemarin red-Kamis (12/11) telah melakukan rapat koordinasi untuk mempercepat pemulihan pascabencana di Dusun Serdang ini," katanya.

Ia menyatakan dalam rakor percepatan pemulihan pascabencana kebakaran di Dusun Serdang ini, Ombudsman Babel memaparkan hasil pengawasan lapangan yang dilakukan sejak masa pengungsian hingga penempatan warga di huntara. Pengawasan menemukan sejumlah aspek yang masih perlu mendapat perhatian, terutama keamanan dan keselamatan penghuni serta pemenuhan kebutuhan dasar, termasuk ketersediaan air bersih.

"Kami menekankan bahwa penyediaan huntara harus memperhatikan standar keamanan, kelayakan, dan pemenuhan kebutuhan dasar pengungsi sebagaimana diatur dalam Petunjuk Pelaksanaan (Juklak) Nomor 3 Tahun 2023 tentang Pemberian Bantuan Hunian Sementara bagi Pengungsi Korban Bencana," katanya.

Selain penanganan huntara, pembahasan juga diarahkan pada rencana pemulihan jangka menengah dan panjang. Pemerintah Kabupaten Bangka Selatan menyampaikan rencana relokasi masyarakat yang sebelumnya bermukim di sekitar wilayah sungai sebagai langkah mitigasi untuk mengurangi risiko bencana berulang.

"Kami mendorong pemerintah daerah memastikan perencanaan relokasi dilakukan secara matang, mulai dari penentuan lokasi yang aman, ketersediaan infrastruktur dasar, hingga keberlanjutan kehidupan masyarakat setelah relokasi," katanya.

Ia juga mendorong penyusunan Kajian Kebutuhan Pascabencana (Jitupasna) dan Rencana Rehabilitasi dan Rekonstruksi Pascabencana (R3P) sebagai landasan identifikasi kebutuhan, penentuan prioritas program, serta penghitungan kebutuhan anggaran pemulihan.

Dari aspek pendanaan, pemerintah daerah didorong memperkuat koordinasi dengan Pemerintah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung serta mengacu pada ketentuan pendanaan dan pengelolaan bantuan bencana.

Transparansi dan akuntabilitas juga menjadi perhatian, agar seluruh sumber dana dan bantuan dapat dikelola serta dipertanggungjawabkan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

"Pemulihan pascabencana harus direncanakan secara menyeluruh. Tidak hanya memastikan warga memiliki tempat tinggal kembali, tetapi juga memastikan hunian tersebut aman, kebutuhan dasarnya terpenuhi, dan masyarakat dapat melanjutkan kehidupannya dengan lebih baik," ujarnya.

Pewarta: Aprionis

Editor : Bima Agustian





Loading...

Loading...
Loading...


Loading...
Loading...