Ombudsman Babel Jelaskan Prosedur Aduan Dugaan Sertifikat Tumpang Tindih

RRI.CO.ID, Sungailiat - Masyarakat yang menghadapi persoalan dugaan tumpang tindih sertifikat tanah diminta terlebih dahulu menyampaikan pengaduan kepada Kantor Pertanahan setempat sebelum melanjutkan laporan ke Ombudsman.
Penjelasan tersebut disampaikan Plt. Kepala Perwakilan Ombudsman RI Provinsi Kepulauan Bangka Belitung, Chris Fither menanggapi keluhan pendengar bernama Udin dalam dialog interaktif di Pro 1 RRI Sungailiat.
Udin mengungkapkan, tanah milik keluarga yang telah memiliki sertifikat sejak sebelum terbentuknya Provinsi Kepulauan Bangka Belitung diduga masuk dalam sertifikat milik tetangga yang diterbitkan pada 2016. Persoalan tersebut baru diketahui beberapa tahun kemudian dan menimbulkan kebingungan mengenai prosedur penyelesaiannya.
Menanggapi hal itu, Chris Fither menegaskan bahwa penerbitan sertifikat hak milik tidak serta-merta dilakukan langsung dari pusat menggunakan data satelit. Prosesnya tetap melalui tahapan administrasi dan pengukuran di lapangan, termasuk memperhatikan batas tanah serta keterangan saksi yang berbatasan dengan objek tanah.
Ia menyarankan masyarakat mengajukan pengaduan terlebih dahulu ke Kantor Pertanahan Kabupaten untuk meminta pemeriksaan terhadap dugaan tumpang tindih sertifikat tersebut.
Apabila ditemukan persoalan, penyelesaian dapat dilakukan melalui mekanisme mediasi. Sementara itu, apabila sengketa berkembang menjadi persoalan keperdataan, para pihak dapat menempuh jalur hukum melalui Pengadilan Negeri.
Chris Fither menambahkan, apabila Kantor Pertanahan tidak memberikan respons atau tidak menindaklanjuti pengaduan masyarakat, warga dapat melaporkan dugaan maladministrasi tersebut kepada Ombudsman.








