Ombudsman Babel Dorong Pemkab Belitung Prioritaskan Jaminan Kesehatan Kelompok Rentan
BELITUNGTIMES.COM, TANJUNGPANDAN - Ombudsman Republik Indonesia Perwakilan Provinsi Kepulauan Bangka Belitung mendorong Pemerintah Kabupaten Belitung agar lebih memprioritaskan kelompok rentan dalam kepesertaan Jaminan Kesehatan Nasional (JKN).
Dorongan itu disampaikan setelah Ombudsman menggelar pengumpulan informasi sebagai langkah awal Investigasi Atas Prakarsa Sendiri (IAPS) di Kantor Dinas Kesehatan Kabupaten Belitung, Selasa (9/9/2025) lalu.
Kepala Perwakilan Ombudsman Babel, Shulby Yozar bilang langkah ini merupakan respon atas berbagai permasalahan penyelenggaraan pelayanan publik, khususnya di bidang layanan kesehatan.
"Kami apresiasi capaian Universal Health Coverage (UHC) Kabupaten Belitung, tapi ke depan kami harap Pemkab Belitung menaruh perhatian terhadap kelompok masyarakat rentan, seperti ibu hamil dan penyandang disabilitas," ujar Yozar, Kamis (11/9/2025).
Saat ini Kabupaten Belitung telah meraih predikat UHC Prioritas dengan capaian kepesertaan 99,83 persen. Tingkat keaktifan peserta mencapai 89,98 persen, dengan dominasi peserta yang iurannya dibayarkan melalui APBD sebesar 42,9 persen.
Namun, Ombudsman menemukan fakta bahwa lebih dari 45 persen warga kategori layak dibantu (Desil 1-5) belum terdaftar sebagai peserta dengan iuran bersumber dari APBN. Dari 93.814 warga yang masuk kategori tersebut, baru 48.533 jiwa yang terdaftar.
"Perlu ada sinkronisasi data antara Dinas Sosial PMD dan Dinas Kesehatan Belitung agar kelompok rentan bisa menjadi prioritas. Dengan begitu, jika ada pengurangan jumlah peserta, kelompok ini tetap terjamin aktif," tambah Yozar.
Ombudsman juga menyoroti pentingnya pemantauan kepesertaan ibu hamil. Jika ditemukan peserta yang tidak aktif, pemerintah daerah diharapkan segera mendaftarkannya sebagai peserta tanggungan APBD.
"Hal ini penting untuk menjamin kesehatan ibu dan anak serta mengurangi angka kematian," tegasnya.
Dengan dorongan ini, Ombudsman berharap Pemkab Belitung dapat memastikan setiap warga, terutama kelompok rentan, benar-benar terlindungi dalam sistem jaminan kesehatan nasional.
