Ombudsman Babel Desak Konsolidasi Data BBM Subsidi untuk Nelayan
PANGKALPINANG - Perwakilan Ombudsman RI Provinsi Kepulauan Bangka Belitung menggelar koordinasi dengan Dinas Kelautan dan Perikanan Kota Pangkalpinang untuk memastikan distribusi BBM subsidi bagi nelayan berjalan tepat sasaran. Langkah ini diambil setelah terungkapnya kasus penyalahgunaan BBM subsidi di SPBUN Pangkalbalam baru-baru ini.
Kepala Ombudsman Babel, Shulby Yozar Ariadhy, menegaskan bahwa saat ini pihaknya tengah mengumpulkan informasi terkait potensi maladministrasi dalam distribusi BBM subsidi.
"Kami ingin memastikan bahwa rekomendasi BBM subsidi benar-benar sampai ke nelayan yang berhak. Jika ditemukan indikasi penyimpangan, kami akan menindaklanjuti dengan investigasi lebih lanjut," ujarnya.
Dalam pertemuan tersebut, Kepala Dinas Kelautan dan Perikanan Kota Pangkalpinang, Dr. David Oktaviansyah, menyampaikan bahwa sistem distribusi BBM subsidi bagi nelayan masih memiliki sejumlah kendala.
"Saat ini, mekanisme penyaluran masih bergantung pada beberapa tahapan verifikasi yang melibatkan berbagai pihak, termasuk Koperasi Pelabuhan (KOSP), Dinas Perikanan, serta operator SPBUN. Untuk menghindari penyimpangan, perlu ada sistem yang lebih transparan," jelasnya.
Ombudsman Babel pun mendesak seluruh pihak terkait agar segera melakukan konsolidasi data penyaluran BBM subsidi.
"Kami berharap seluruh Dinas Kelautan dan Perikanan di Provinsi Kepulauan Bangka Belitung dapat bersinergi dalam pengawasan agar penyaluran BBM subsidi tepat sasaran dan tidak disalahgunakan," kata Yozar menutup pernyataannya. (*)
