Ombudsman Babel Bahas Distribusi Gas Bersubsidi di Beltim
RRI.CO.ID, Belitung Timur - Keluhan warga soal sulitnya mendapatkan gas LPG 3 kilogram bersubsidi mewajibkan Ombudsman Republik Indonesia Perwakilan Provinsi Kepulauan Bangka Belitung (Babel) untuk melakukan audiensi dengan Pemerintah Kabupaten Belitung Timur, perwakilan UMKM, dan Asosiasi Pedagang Kaki Lima (APKLI) pada Rabu, 11 Februari 2026 di Ruang Rapat Bupati.
Plt. Kepala Perwakilan Ombudsman Kepulauan Babel, Kgs Chris Fither menjelaskan, pihaknya menerima pengaduan dari masyarakat, khususnya di sejumlah wilayah di Kota Manggar. Warga mengeluhkan sulitnya memperoleh LPG 3 kg di pangkalan serta adanya dugaan pangkalan lebih memprioritaskan penjualan kepada pengecer.
"Kami di Ombudsman menerima laporan masyarakat Belitung Timur, khususnya di beberapa daerah di Manggar. Ada dugaan keberpihakan pangkalan dalam jual-beli LPG 3 kg. Masyarakat merasa kesulitan mendapatkan gas, dan ada kecurigaan pangkalan lebih memprioritaskan pengecer," ujar Kgs Chris Fither.
Ia menegaskan, sebagai lembaga yang menjunjung prinsip imparsialitas, Ombudsman bersikap netral dan perlu meminta klarifikasi dari seluruh pihak terkait. Menurutnya, berbagai informasi yang diperoleh dalam audiensi sangat membantu proses pemeriksaan. Ombudsman juga telah menjadwalkan pertemuan lanjutan dengan pihak Pertamina, agen dan pangkalan untuk merumuskan tindak lanjut konkret.
"Mudah-mudahan setelah rangkaian pertemuan ini, kami bisa merumuskan langkah yang solutif agar masyarakat lebih mudah mendapatkan LPG 3 kg," katanya.
Ombudsman Babel turut mengimbau pangkalan dan agen agar menyalurkan gas LPG bersubsidi sesuai regulasi, tidak menjual di atas harga eceran tertinggi (HET), serta memastikan distribusi dilakukan secara adil dan tertib.
Keluhan turut disampaikan perwakilan Asosiasi Pedagang Kaki Lima (APKLI) Kabupaten Beltim, Triana. Ia mengaku para pedagang kecil turut merasakan kesulitan mendapatkan LPG 3 kilogram dalam beberapa bulan terakhir. Kondisi ini berdampak langsung terhadap aktivitas usaha mereka sehari-hari.
"Kami minta pemerintah daerah segera mengambil kebijakan tegas terhadap pangkalan-pangkalan yang nakal. Karena faktanya di lapangan, kami pedagang kecil ini sudah beberapa bulan terakhir cukup sulit mendapatkan gas 3 kilogram," kata Triana.
