Ombudsman Babel awasi penyelenggaraan SPMB cegah pungli
Pangkalpinang (ANTARA) - Perwakilan Ombudsman Republik Indonesia Provinsi Kepulauan Bangka Belitung akan mengawasi ketat penyelenggaraan Sistem Penerimaan Murid Baru (SPMB) yang dimulai pada Mei hingga Juni 2025, guna memastikan SPMB bebas pungutan liar dan sesuai aturan berlaku.
"Kami meminta seluruh penyelenggara dan satuan pendidikan mematuhi seluruh regulasi dalam menyelenggarakan SPMB ini," kata Kepala Perwakilan Ombudsman Kepulauan Babel Shulby Yozar Ariadhi di Pangkalpinang, Jumat.
Ia menyatakan berkaca dari hasil pengawasan PPDB dan SPMB tahun sebelumnya, Ombudsman Babel banyak mendapati temuan-temuan seperti penambahan rombel, belum optimalnya seleksi setiap jalur, belum optimalnya pengawasan internal, masih ditemukannya seleksi jalur tidak resmi dan siswa titipan, bahkan ditemukan pungutan seragam dalam PPDB.
"Kami mengingatkan kembali agar seluruh penyelenggara tertib dan mematuhi aturan. Untuk temuan-temuan yang didapati tahun lalu diharapkan tidak terjadi lagi pada tahun ini," katanya.
Ia mengatakan dalam memastikan penerimaan siswa baru tahun ini bebas pungutan liar, Ombudsman Kepulauan Babel akan aktif melakukan pengawasan penyelenggaraan SPMB 2025 agar dapat mencegah terjadinya maladministrasi.
"Untuk temuan pungutan seragam dalam SPMB tahun lalu, kami berharap seluruh kepala daerah dapat tegas mengawasi dan menginstruksikan perangkat daerah terkait agar dapat menindak dengan tegas jika ditemukan lagi pungutan seragam tersebut pada SPMB tahun ini," katanya.
Menurut dia praktik pungutan seragam dalam SPMB sangat bertentangan dengan regulasi yang berlaku.
"Terkait dengan temuan pungutan PPDB, SPMB yang lalu, kali ini kami berharap kepala daerah dapat memberikan atensi khusus dan menginstruksikan dinas pendidikan dan satuan pendidikan untuk maksimal dalam melakukan pengawasan," katanya.
