Ombudsman Awasi Tata Kelola Sektor Pertanian
BANJARMASIN - Anggota Ombudsman Republik Indonesia, Yeka Hendra Fatika mengingatkan Pemerintah Daerah Kalimantan Selatan untuk bisa mengajak Ombudsman dalam perencanaan pembangunan sektor pertanian agar tata kelolanya benar.
Menurutnya, dalam tata kelola sektor pertanian dibutuhkan perbaikan mulai perencanaan, penetapan, pengadaan, perawatan, penyimpanan, penyaluran, pelepasan hingga pembiayaan.
"Mari ajak Ombudsman Kalsel dalam penyusunan perencanaan pembangunan sektor pertanian untuk perbaian tata kelo," ujar Yeka Hendra Fatika dalam Diskusi Tematik bertajuk "Pengawasan Pelayanan Pulik Sektor Pertanian" yang digelar di kantor Ombudsman Perwakilan Kalsel di Banjarmasin, Rabu (2/10).
Ia mencontohkan kebijakan impor beras, dan pengadaan pupuk subsidi yang saat terjadi musim panen berdampak terhadap harga. Bahkan, sebutnya, import menimbulkan tumpukan beras yang bertahun-tahun di gudang.
"Ombudsman melakukan pengawasan atas kebijakan tersebut untuk menyelamatkan keuangan Negra. Toh memang seperti Bulog tidak dirugikan, namun pembiayaan dari dana negara justru membengkak dan rugi," jelas Yeka
Ombudsman RI, jelas Yeka, sebagai Lembaga Negara Pengawas Pelayanan Publik memiliki kewenangan untuk mengawasi seluruh pelayanan publik, termasuk sektor Pertanian.
"Memang berdasarkan hasil pengamatan Omudsman RI, terdapat lima permasalahan ketahanan pangan, di antaranya jumlah dan luasan lahan, produksi dan produktivitas, kualitas mutu produk, penyimpanan dan perawatan, serta distribusi pangan kepada masyarakat," tambahnya.
Sementara itu Dekan Fakultas Pertanian Universitas Lambung Mangkurat Bambang J. Priatmaji berharap sektor pertanian bisa meningkat di Kalimantan Selatan sebab sektor tersebut sangat banyak yang menikmatinya.
"Tentu sektor Pertanian jika bisa meningkat maka yang menikmatinya masyarakat luas," ujarnya.
Meski demikian, katanya, Fakultas Pertanian ULM lebih utama kepada Tri Dharma Perguruan Tinggi sebagai lembaga akademisi untuk pengembangan pengetahuan termasuk setor pertanian. "Mutu pelayanan perguruan tinggi dapat dilihat dari akreditasinya," tandasnya.
Ia mengakui Kalsel diproyeksikan sebagai jalur logistik dan penyangga pangan bagi ibukota negara baru (KN) di Kalimantan Timur. Kalsel tetap optimistis capai target produksi meski sempat dilanda banjir besar beberapa waktu lalu. rds
