Ombudsman Apresiasi Konsistensi Pemkab Ciamis dalam Pelayanan Publik
KABAR PRIANGAN - Perwakilan Ombudsman RI Provinsi Jawa Barat, Dan Satria, menyampaikan apresiasi terhadap capaian dan komitmen Pemerintah Kabupaten Ciamis dalam penyelenggaraan pelayanan publik, Kamis, 24 April 2025. Dan menyebut ada dua apresiasi utama yang patut diberikan kepada Pemkab Ciamis. Pertama, atas pencapaian dalam penilaian kepatuhan penyelenggaraan pelayanan publik dan indeks reformasi birokrasi. Kedua, atas konsistensi pelaksanaan program Pepatah Manis yang telah berjalan selama tiga tahun terakhir.
"Sudah tiga tahun kami saksikan Pak Bupati secara konsisten menjemput bola dalam pelayanan publik, dengan menghadirkan langsung layanan ke lokasi permukiman. Ini patut diapresiasi," ujar Dan. Namun demikian, ia menegaskan bahwa capaian tersebut perlu ditindaklanjuti dengan penguatan di beberapa sektor. Salah satunya, dukungan terhadap tim akselerasi pelayanan publik yang telah dibentuk di Ciamis.
"Kami berharap tim ini didukung penuh agar capaian pelayanan yang baik tidak hanya terjadi di sebagian perangkat daerah saja, tetapi merata di seluruh OPD," katanya.
Pentingnya Pemenuhan Standar Pelayanan
Dan juga menyoroti pentingnya pemenuhan standar pelayanan minimum di tingkat kecamatan dan desa, mengingat masyarakat paling banyak berinteraksi dengan pemerintahan di level tersebut. Tak kalah penting, ia menekankan pentingnya peningkatan kualitas pengelolaan pengaduan masyarakat.
Menurutnya, saat ini banyak masyarakat lebih memilih menyampaikan keluhan melalui media sosial karena dirasa lebih cepat dan mudah, meski belum tentu efektif.
"Pemerintah harus meningkatkan sistem pengaduan resmi agar masyarakat kembali percaya dan nyaman menyampaikan masalahnya ke jalur yang tepat. Ini juga menyangkut kredibilitas dan akuntabilitas pemerintahan," tegasnya. Di era digital saat ini, lanjut Dan, pemerintah bukan lagi satu-satunya sumber informasi maupun saluran pengaduan.
Oleh karena itu, pemerintah perlu merangkul komunitas digital dan merespons pengaduan dengan cepat, sebagaimana karakteristik media sosial.
"Dinas terkait komunikasi dan informasi tidak bisa lagi bekerja lambat dan birokratis. Mereka harus adaptif dan cepat merespons, agar kepercayaan publik tetap terjaga," pungkas Dan.***
