Ombudsman Apresiasi Komitmen Pemkot Makassar Bangun Sekolah Rakyat
MAKASSAR INIKATA.co.id - Pemerintah Kota (Pemkot) Makassar menegaskan komitmen mendukung program pemerintah pusat di bidang pendidikan melalui pembangunan Sekolah Rakyat. Wali Kota Makassar, Munafri Arifuddin, menyampaikan bahwa Pemkot telah menyiapkan lahan seluas tujuh hektar yang dialokasikan dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Perubahan 2025 serta APBD Pokok 2026.
"Kami mendukung penuh program Sekolah Rakyat. Untuk itu, kami sudah mengalokasikan anggaran pembebasan lahan sekitar tujuh hektar. Targetnya, pembebasan lahan selesai tahun 2026," kata Munafri saat menerima kunjungan Ombudsman RI Perwakilan Sulawesi Selatan di Balai Kota Makassar, Rabu (17/9/2025).
Menurut Munafri, program Sekolah Rakyat merupakan langkah strategis untuk memperluas akses pendidikan, terutama bagi masyarakat yang selama ini terkendala jarak dan fasilitas.
Pihaknya juga menegaskan bahwa pembangunan sekolah tidak hanya di daratan, tetapi juga diprioritaskan di wilayah kepulauan dan pulau terluar Makassar.
"Konsep ini sangat penting bagi anak-anak di pulau, karena kondisi cuaca dan medan kerap menjadi hambatan untuk bersekolah. Kami ingin memastikan mereka tetap memiliki akses pendidikan yang layak," ujarnya.
Saat ini, dua lokasi yang berpotensi segera dioptimalkan sebagai pusat Sekolah Rakyat adalah bekas Badan Diklat Pemerintah Provinsi Sulsel dan fasilitas Kementerian Sosial di Salodong, Kecamatan Biringkanaya.
Kepala Ombudsman RI Perwakilan Sulsel, Ismu Iskandar, mengapresiasi langkah Pemkot Makassar yang dinilai serius memperhatikan anak-anak di kawasan kepulauan.
Meski begitu, ia menekankan bahwa pelaksanaan program Sekolah Rakyat tetap berada pada ranah kebijakan pemerintah pusat.
"Itu bentuk perhatian Pemkot Makassar terhadap anak-anak di pulau. Namun, tetap perlu sinergi dengan pemerintah pusat agar program ini berjalan efektif," kata Ismu.
Dalam kunjungan tersebut, Ombudsman membawa dua agenda utama, yakni kajian pengawasan terhadap pelaksanaan Sekolah Rakyat di Makassar serta koordinasi peningkatan kualitas pelayanan publik.
Ismu berharap sinergi antara pemerintah pusat, Pemkot Makassar, dan pemangku kepentingan lain dapat memastikan program Sekolah Rakyat terlaksana sesuai harapan.
"Kami tetap berharap kualitas pelayanan publik di Makassar semakin baik dari tahun ke tahun," ujarnya.(**/rik)
