Ombudsman akan Awasi Program Sekolah Gratis dan Makan Bergizi di Banten
BANTEN - Ombudsman RI Perwakilan Banten menegaskan komitmennya untuk mengawasi pelaksanaan berbagai program prioritas yang ditujukan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat di wilayah Provinsi Banten. Penegasan ini muncul sebagai respons terhadap sambutan Gubernur Banten, Andra Soni, dalam Rapat Paripurna DPRD Provinsi Banten yang berlangsung pada Selasa 4 Maret 2025 kemarin.
Dalam rapat tersebut, Gubernur Banten menekankan pentingnya pelaksanaan program-program prioritas, termasuk sekolah gratis untuk semua jenjang pendidikan, baik negeri maupun swasta, serta program makan bergizi gratis.
Gubernur Banten juga menyoroti bahwa sinergitas antara berbagai pihak sangat diperlukan untuk memastikan program-program tersebut dapat memberikan dampak positif bagi masyarakat. Program sekolah gratis diharapkan dapat meningkatkan akses pendidikan bagi anak-anak di Banten, sementara program makan bergizi gratis bertujuan untuk mendukung kesehatan dan nutrisi anak-anak.
Kepala Perwakilan Ombudsman RI Provinsi Banten, Fadli Afriadi, mengatakan bahwa pihaknya akan secara aktif melakukan pengawasan terhadap implementasi program-program tersebut.
"Kami akan memastikan bahwa program sekolah gratis ini berjalan sesuai dengan aturan yang berlaku dan tidak menimbulkan maladministrasi yang dapat merugikan masyarakat," kata Fadli dalam keterangan tertulisnya yang dikirim kedellik.id, Kamis 6 Maret 2025.
Dalam pemantauan yang dilakukan oleh Ombudsman Banten pada Penerimaan Peserta Didik Baru (PPDB) Tahun 2024, ditemukan sejumlah permasalahan, seperti ketidaksesuaian antara daya tampung sekolah dan jumlah pendaftar, praktik percaloan, serta kurangnya transparansi informasi bagi masyarakat. Temuan ini menunjukkan bahwa masih ada tantangan dalam memastikan akses pendidikan yang adil dan merata bagi seluruh anak di Banten.
"Temuan kami pada PPDB Tahun 2024 mengindikasikan adanya persoalan terkait aksesibilitas dan transparansi dalam proses penerimaan siswa. Oleh karena itu, pengawasan terhadap program pendidikan di Banten menjadi sangat penting," ujarnya.
Dengan adanya pengawasan yang ketat, diharapkan distribusi peserta didik dapat lebih merata dan tidak terjadi penumpukan di sekolah-sekolah tertentu.
Ombudsman Banten juga menekankan pentingnya transparansi dan akuntabilitas dalam pelaksanaan program-program pemerintah. Hal ini diharapkan dapat meningkatkan kepercayaan masyarakat terhadap penyelenggaraan pelayanan publik di Banten.
Sebagai lembaga pengawas, Ombudsman Banten mengajak masyarakat untuk berpartisipasi aktif dalam melaporkan indikasi maladministrasi yang mungkin terjadi dalam pelaksanaan program-program pemerintah. Masyarakat dapat menyampaikan laporan melalui kantor Ombudsman Banten atau melalui kanal pengaduan resmi yang telah disediakan.
Dengan adanya kolaborasi antara pemerintah daerah, Ombudsman, dan masyarakat, diharapkan berbagai program prioritas yang dicanangkan oleh pemerintah pusat maupun daerah dapat berjalan dengan optimal dan memberikan manfaat yang luas bagi masyarakat Banten.
Melalui pengawasan yang efektif, diharapkan program-program seperti sekolah gratis dan makan bergizi dapat terimplementasi dengan baik, sehingga dapat meningkatkan kualitas hidup masyarakat di Provinsi Banten.
