Ombudsman Aceh Ungkap Layanan Publik Masih Bermasalah, Sampah dan Pustu Disorot!
RRI.CO.ID, Banda Aceh - Ombudsman RI Perwakilan Aceh menyoroti pentingnya menjaga kualitas pelayanan publik pada hari pertama kerja aparatur sipil negara (ASN) pasca libur Idulfitri, khususnya pada sektor layanan dasar yang langsung bersentuhan dengan masyarakat.
Ketua Ombudsman Aceh, Dian Rubianty, dalam perbincangan bersama RRI Banda Aceh, Rabu 26 Maret 2026, mengatakan hingga saat ini belum menerima laporan masyarakat terkait penurunan kualitas layanan pasca libur Lebaran tahun ini.
Namun, ia mengingatkan bahwa pada tahun sebelumnya sempat muncul keluhan masyarakat, terutama terkait layanan pengangkutan sampah yang sempat terhenti pada hari pertama dan kedua Lebaran.
"Waktu itu terjadi penumpukan sampah, khususnya di kawasan pelabuhan penyeberangan Ulee Lheue. Tapi alhamdulillah, setelah koordinasi dengan dinas terkait, kondisi tersebut sudah membaik," ujarnya.
Selain itu, Dian juga menyoroti layanan kesehatan di tingkat Puskesmas Pembantu (Pustu) yang masih kerap dikeluhkan masyarakat. Ia menyebut, laporan yang diterima sebelumnya berkaitan dengan ketidakhadiran petugas di fasilitas layanan tersebut.
"Layanan kesehatan dan pendidikan di unit pelaksana itu yang perlu perhatian serius, mulai dari Pustu, Puskesmas, hingga rumah sakit, serta sekolah-sekolah," katanya.
Menurut Dian, pengawasan terhadap kedisiplinan ASN tidak bisa hanya mengandalkan sidak. Partisipasi masyarakat melalui kanal pengaduan juga menjadi instrumen penting dalam memastikan kualitas pelayanan tetap terjaga.
Ia menilai, kanal pengaduan Pemerintah Kota Banda Aceh sudah cukup responsif dan dapat dimanfaatkan masyarakat untuk melaporkan berbagai persoalan layanan.
"Tidak hanya pemerintah yang melakukan sidak, masyarakat juga bisa menyampaikan pengaduan jika menemukan layanan yang tidak optimal," ujarnya.
Dian menegaskan, integritas ASN menjadi kunci utama dalam menjaga kualitas pelayanan publik. Tanpa kesadaran dan tanggung jawab pribadi, pengawasan formal dinilai tidak akan efektif.
Ia menambahkan, Kota Banda Aceh memiliki posisi strategis sebagai barometer pelayanan publik berbasis nilai-nilai Islami di Aceh. Karena itu, kualitas layanan di ibu kota provinsi tersebut akan menjadi sorotan masyarakat luas.
"Banda Aceh adalah wajah pertama yang dilihat. Bagaimana pelayanan publik yang Islami itu dijalankan, akan tercermin dari kota ini," ucapnya.
Ombudsman Aceh menyatakan akan terus mendampingi Pemerintah Kota Banda Aceh dalam meningkatkan kualitas pelayanan publik sesuai dengan tugas dan kewenangannya.
