Mustari Tasti Resmi Dilantik sebagai Kepala Ombudsman Bengkulu
HALUAN BENGKULU,- Mustari Tasti resmi dilantik sebagai Kepala Ombudsman Republik Indonesia Perwakilan Bengkulu untuk periode 2025-2030. Pelantikan ini dilakukan langsung oleh Ketua Ombudsman RI, Dr. Muhammad Najih, dalam sebuah acara resmi yang berlangsung di Gedung Ombudsman Republik Indonesia, Jakarta.
Dalam sambutannya, Dr. Muhammad Najih mengingatkan bahwa jabatan ini merupakan amanah besar yang harus dijalankan dengan penuh tanggung jawab.
"Kami berharap saudara Mustari Tasti dapat menjalankan tugasnya dengan sebaik-baiknya, menjaga integritas, dan terus meningkatkan kualitas pelayanan publik di Bengkulu," ujar Najih, Senin 3 Februari 2025.
Pelantikan ini disambut dengan baik oleh berbagai pihak, termasuk perwakilan dari lembaga pemerintah dan dunia usaha. Salah satu yang hadir langsung dalam acara tersebut adalah Direktur Bisnis Bank Bengkulu, Iswahyudi. Ia menyampaikan ucapan selamat kepada Mustari Tasti atas amanah baru yang diembannya.
"Kami mengucapkan selamat bertugas kepada Bapak Mustari Tasti. Semoga beliau dapat menjalankan tugasnya dengan baik dan membawa perubahan positif dalam pengawasan pelayanan publik di Bengkulu," kata Iswahyudi.
Sebagai Kepala Ombudsman Bengkulu, Mustari Tasti memiliki tugas utama dalam mengawasi dan menangani laporan masyarakat terkait maladministrasi dalam pelayanan publik. Perannya sangat krusial dalam memastikan masyarakat mendapatkan pelayanan yang adil dan transparan dari pemerintah daerah maupun instansi lainnya.
Mustari Tasti sendiri dalam sambutannya usai dilantik menyampaikan komitmennya untuk memperkuat peran Ombudsman di Bengkulu. "Saya akan menjalankan tugas ini dengan sebaik-baiknya dan berkomitmen untuk terus meningkatkan kualitas pelayanan publik serta menangani laporan masyarakat secara profesional dan transparan," ujar pria kelahiran Lubuklinggau Sumatera Selatan ini.
Ke depan, mantan Wakil Sekretaris Umum Korps Alumni HMI (KAHMI) MD Lubuklinggau tahun 2020-2022 ini berencana untuk lebih aktif dalam menjalin kerja sama dengan berbagai pihak, termasuk pemerintah daerah, institusi pendidikan, serta sektor swasta. Tujuannya adalah untuk menciptakan sinergi dalam mewujudkan pelayanan publik yang lebih baik dan bebas dari maladministrasi.
Selain itu, ia juga menekankan pentingnya keterlibatan masyarakat dalam pengawasan pelayanan publik.
"Kami mengajak seluruh elemen masyarakat untuk lebih aktif melaporkan setiap dugaan maladministrasi agar kita bisa bersama-sama mewujudkan pelayanan yang lebih baik," tutupnya.(HB)
