Minim Laporan Bukan Berarti Pelayanan Sudah Baik
TUBAN, Radar Tuban- Laporan kasus maladministrasi pelayanan publik yang diterima Ombudsman dari masyarakat Kabupaten Tuban tergolong paling minim. Bahkan, laporan dari Bumi Ronggolawe tercatat paling sedikit dibanding kabupaten/kota lain di Jatim. Kepala Ombudsman RI Perwakilan Jawa Timur Agus Muttaqin mengung kapkan, selama 2020 hanya tiga laporan yang di terima dari Tuban. Total pengaduan yang masuk ke lembaganya 408 laporan.
Tahun ini pun jumlah laporannya masih minim, baru satu laporan. Dari tiga laporan kasus maladministrasi pada 2020 tersebut, semua sudah diproses dan selesai. Hasilnya, sebagian terbukti dan selebihnya tidak terbukti. Pejabat publik lembaga negara yang berwenang mengawasi pelayanan publik ini tidak bisa menyampaikan laporan rinci kasus yang diterima.
''Pastinya (jenis kasusnya) saya lupa detailnya. Yang jelas, tidak jauh-jauh dari layanan pemerintahan. Termasuk laporan yang baru masuk tahun ini dan masih proses, terkait pelayanan pertanahan,'' terang mantan wartawan Jawa Pos itu.
Agus menegaskan, meski pengaduan kasus maladmi nistrasi pelayanan publik dari Kabupaten Tuban sangat minim, bukan berarti penyelenggaraan pelayanan publik di Kabupaten Tuba selalu baik. Sebaliknya, minimnya laporan ini menjadi catatan tersendiri bagi Ombudsman. ''Tidak selamanya minim laporan itu lantas pelayanan di suatu daerah sudah baik. Tidak. Ada kemungkinan karena literasi pengaduan kepada Ombudsman masih rendah. Dan, kemungkinan seperti itu (ketidak tahuan masyarakat bagaimana caranya mengadu ke Ombudsman,'' ujar Agus yang lebih meyakini minimnya laporan di Tuban karena faktor minimnya literasi.
Karena itu, lanjut Agus, sosialisasi atau mengenalkan Ombudsman kepada masyarakat akan terus dilakukan. Utamanya di daerah-daerah yang jauh dari ibu kota provinsi. Sebab, daerah yang minim pengaduan itu berasal dari kabupaten/kota yang jauh dari ibu kota provinsi. Dia kemudian memberi gambaran. Sebagai ibu kota provinsi, pengaduan dari masyarakat Surabaya paling banyak, yakni 135 aduan.
Sedangkan yang paling minim seperti Tuban dan Sumenep, termasuk jauh dari ibu kota provinsi. (tok/ds)
