MBG di Bali Dinilai Salah Target, Ombudsman Soroti Karangasem dan Bangli
Denpasar, (Metrobali.co.id) - Kepala Ombudsman Republik Indonesia Perwakilan Provinsi Bali, Ni Nyoman Sri Widhiyanti, menilai pelaksanaan program Makanan Bergizi Gratis (MBG) di Bali masih belum tepat sasaran.
Menurut Widhiyanti, program yang bertujuan meningkatkan gizi dan menekan angka stunting itu justru saat ini lebih banyak terkonsentrasi di wilayah perkotaan. Padahal, seharusnya prioritas utama MBG diarahkan pada daerah dengan angka stunting yang masih tinggi.
"Harusnya kita lihat dimana angka stunting tinggi, sehingga yang menjadi prioritas adalah di daerah tersebut," kata Widhiyanti di Kantor Ombudsman Bali, Rabu (21/1/2026).
Ia mencontohkan beberapa wilayah yang dinilai memiliki angka stunting cukup tinggi namun belum tersentuh MBG, seperti Kecamatan Kubu, Kabupaten Karangasem dan Kecamatan Kintamani, Kabupaten Bangli.
"Padahal itu adalah daerah yang seharusnya menjadi prioritas karena juga secara angka stunting masih tinggi," imbuhnya.
Widhiyanti menegaskan, dalam penyusunan Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG), semestinya ada pendataan yang akurat terkait wilayah prioritas, khususnya daerah dengan kasus stunting tinggi agar program MBG benar-benar efektif.
Ia menyayangkan jika MBG lebih dulu berjalan di wilayah perkotaan, sedangkan daerah yang paling membutuhkan justru tertinggal.
"Nah ini justru tidak menyasar ke daerah-daerah, malah duluan di perkotaan," pungkasnya.
Sementara itu, data yang beredar menyebutkan Badan Gizi Nasional (BGN) Provinsi Bali mencatat total penerima manfaat program MBG mencapai 1 juta orang, yang sebagian besar merupakan siswa sekolah.
Dari jumlah penerima manfaat tersebut, BGN Bali menargetkan pembentukan 355 Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) di seluruh kabupaten/kota di Bali.
Saat ini, tercatat sudah ada 178 SPPG, namun yang telah beroperasi baru 147 SPPG.
(Jurnalis : Tri Widiyanti)
