Masuk Zona Merah Pelayanan Publik 2021, Sekda Konawe Kunjungi ORI Sultra
Faktual.Net, Kendari, Sultra. Kepala Perwakilan Ombudsman RI Perwakilan Sulawesi Tenggara (Kaper ORI Sultra) Mastri Susilo, S.Pd., M.P., menerima kunjungan dari Sekretaris Daerah (Sekda), Inspektur dan Pimpinan Organisasi Perangkat Daerah (OPD) Kabupaten Konawe di kantor perwakilan ORI Sultra pada Kamis, 24/3/2022.
Kunjungan ini bertujuan untuk penyampaian hasil penilaian kepatuhan standar pelayanan publik tahun 2021 oleh Ombudsman RI kepada Kabupaten Konawe dan diskusi untuk meningkatkan kualitas pelayanan publik di Kabupaten Konawe.
Berdasarkan hasil penilaian kepatuhan pelayanan publik tahun 2021, Kabupaten Konawe termasuk dalam zona merah dengan skor 40,09. Kepala Keasistenan Pencegahan, Irman Badu memaparkan hasil penilaian kepatuhan Kabupaten Konawe di tahun 2021, hal ini disebabkan belum adanya indikator elektronik menjadi salah satu poin penilaian yang belum dilengkapi oleh OPD Kabupaten Konawe.
"Jenis pelayanan publik itu seperti produksi layanan dan persyaratannya yang dapat dengan mudah dilihat dan diakses oleh masyarakat baik secara online maupun secara offline", papar Irman.
Kabupaten Konawe saat ini sedang membangun mal pelayanan publik, sebagai upaya pemerintah untuk meningkatkan kualitas pelayanan publik sehingga masyarakat dapat lebih mudah mengakses pelayanan publik. Harapannya dengan adanya mal pelayanan publik ini dapat meningkatkan penilaian penilaian kepatuhan di tahun 2022 sehingga dapat termasuk dalam penilaian zona hijau.
"Kami ingin paling lambat minggu depan, para OPD sudah menyusun rencana aksi, selanjutnya produk layanan tersebut akan disimulasikan dan ditinjau oleh inspektorat. Sebelum peresmian mal pelayanan publik kami juga akan mengundang Ombudsman untuk melakukan peninjauan standar pelayanan publik" ucap Dr. Ferdinand Sapan, S.P., M.H, yang saat ini menjabat Sekda Konawe.
Ditempat yang sama, Kaper ORI Sultra menjelaskan bahwa selama belum memasuki jadwal penilaian kepatuhan, Ombudsman dengan senang hati dan terbuka akan memberikan masukan untuk peningkatan pelayanan publik pada Pemerintah Kabupaten Konawe. Selain itu, Ombudsman RI juga akan meningkatkan kerja sama dengan pemerintah kabupaten/kota dengan mendorong dilakukannya Memorandum of Understanding (MoU).
"Selain, untuk meningkatkan kualitas pelayanan publik MoU ini juga bertujuan sebagai upaya pencegahan maladminstasi dan percepatan proses penyelesaian laporan masyarakat atas pelayan publik. Termasuk didalamnya bersinergi dengan inspektorat daerah untuk melakukan pengawasan dalam rangka percepatan penyelesaian laporan masyarakat", Jelas eks Direktur LEPMIL Sultra tersebut.
