Masalah Agraria Paling Banyak Dilaporkan ke Ombudsman Sulsel di 2024
TRIBUN-TIMUR.COM, MAKASAR - Ombudsman Sulawesi Selatan (Sulsel) mencatatkan telah menerima sebanyak 1.017 akses dari masyarakat selama tahun 2024. Adapun rinciannya adalah 373 laporan masyarakat, 142 tembusan, 4 IAPS, 21 respon cepat, dan 477 konsultasi.
Sementara itu total aduan yang diterima mencapai 398 ditahun yang sama. Akses masyarakat ke Ombudsman setiap tahunnya terus mengalami peningkatan.Kepala Perwakilan Ombudsman RI Sulsel, Ismu Iskandar mengatakan meski angka akses yang tercatat cukup signifikan, partisipasi masyarakat masih terbilang kecil jika dibandingkan dengan total penduduk Sulsel.
"Jika kita lihat grafiknya, tren partisipasi masyarakat sudah positif dan hampir sesuai harapan kita, namun jika dibandingkan dengan jumlah penduduk Sulsel, partisipasi ini masih sangat kecil," katanya saat ngopi bersama Ombudsman Sulsel di Obia Cafe, Jl Tun Abdul Razak, Kabupaten Gowa, Selasa (14/1/2025). Jika melihat tren, kata Ismu, hal tersebut sudah cukup baik.
Tinggal bagaimana lembaga-lembaga lainnya yang bertanggung jawab dalam proses pengawasan dan pengaduan dapat lebih ditingkatkan "Artinya, kalau begitu Ombudsman bisa fokus ke isu yang mendapatkan perhatian publik cukup besar," ujarnya.
Substansi laporan yang diterima selama tiga tahun terakhir, terbanyak terkait dengan masalah agraria sebesar 20 persen, kepegawaian 12,5 persen, dan kepolisian 11,3 persen. Terkait dengan tingkat kepatuhan pemerintah daerah, Ismu mengungkapkan bahwa ada empat daerah di Sulsel yang nilainya masih di bawah standar, dengan nilai agregat di bawah delapan.
Derah tersebut adalah Kota Palopo, Kabupaten Maros, Sidrap dan Enrekang. "Mereka diukur berdasarkan kuantitatif, tapi jumlah itu sudah lumayan progresif dibandingkan tahun lalu, dimana tahun lalu baru 16 Kabupaten/Kota yang hijau sekarang sudah 20," ungkapnya Meskipun demikian, ada perkembangan positif karena jumlah daerah yang memperoleh penilaian hijau meningkat dari 16 kabupaten/kota tahun lalu menjadi 20 kabupaten/kota tahun ini.
Bahkan, Sulsel yang tahun lalu yang berada di Zona kuning, kini sudah berstatus hijau. "Kami berharap, tahun ini tantangannya adalah meningkatkan kualitas, setelah sebelumnya kami fokus pada kepatuhan," jelasnya. "Kami ingin kualitas pengawasan dan penanganan aduan semakin baik," tambahnya.(*)
