Layanan Kesehatan di Kepulauan Maluku Masih Terkendala, Ombudsman RI Desak Perbaikan
Post Ambon - Pemerataan dan peningkatan mutu layanan kesehatan di daerah kepulauan masih mengalami berbagai kendala. Hal ini terungkap dalam kunjungan Kepala Ombudsman RI Maluku, Hasan Slamat, ke Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD) Banda Neira dan Puskesmas Waer pada Sabtu (27/4).
Hasan menemukan beberapa permasalahan yang dihadapi oleh hampir semua tenaga kesehatan (nakes) di kedua fasilitas kesehatan tersebut. Salah satu yang paling krusial adalah ketersediaan dokter spesialis, insentif nakes, dan alat-alat kesehatan.
"Kita temukan banyak permasalahan yang belum terselesaikan mengenai ketersediaan alat kesehatan, dokter spesialis ataupun sistem digitalisasi soal perekaman kesehatan pasien," kata Hasan.
Salah satu dokter di RSUD Banda Neira yang enggan disebutkan namanya menyampaikan berbagai keluhan, seperti tabung oksigen murni yang sering habis, kekurangan dokter spesialis, pasien BPJS yang tidak tercover karena faktor geografis dan tidak ada tenaga spesialis anak dan penyakit dalam, serta Sistem Informasi Rumah Sakit Terintegrasi (SISRUTE) yang belum dapat dimanfaatkan secara maksimal karena system error.
"Oksigen murni habis sehingga harus di cover konsentrat. SOP Kapal terkadang memperlambat penanganan pasien karena aturan yang berbelit, medical record yang didigitalisasi tidak bisa langsung terimplementasi karena website/aplikasi sering down karena jaringan," ungkap dokter tersebut.
Permasalahan lain yang tak kalah penting adalah pembayaran insentif nakes yang sampai sekarang belum dibayarkan. Hal ini tentunya menghambat kinerja dan semangat para nakes dalam memberikan pelayanan terbaik kepada masyarakat.
Menanggapi berbagai keluhan tersebut, Hasan mendorong Pemerintah Daerah Maluku Tengah agar lebih berkonsentrasi di sektor Kesehatan. Ia meminta agar Pemda segera membuat langkah strategis untuk memastikan suplai alat kesehatan yang merata di setiap RSUD dan puskesmas.
"Tentunya hal ini menjadi catatan khusus bagi Pemerintah Daerah Maluku Tengah agar lebih berkonsentrasi di sektor Kesehatan sehingga pemenuhan alat dan tenaga Kesehatan di setiap penyelenggara pelayanan Kesehatan itu merata," ujarnya.
Ombudsman RI Maluku akan segera melakukan tindakan korektif dan mengadakan pertemuan dengan pimpinan daerah guna penyelesaian permasalahan tenaga kesehatan di Kecamatan Banda Neira.
"Semua keluhan sudah tercatat dan akan kami sampaikan kepada pihak yang memiliki otoritas di sektor Kesehatan dan tentunya pimpinan daerah, kami juga akan memantau saran korektif tersebut sampai dilaksanakan," tegas Hasan.
Kunjungan Ombudsman RI Maluku disambut oleh Plh. Direktur RSUD Banda Neira, Imran Taha. Anggota Bidang Pencegahan Maladministrasi Ombudsman RI Maluku, Jacoba Noya, memberikan masukan terkait pelaksanaan pemenuhan standar pelayanan publik di lingkup RSUD Banda Neira.
"Hal yang paling penting adalah bagaimana prosedur itu harus dipublikasikan, penanganan pengaduan memiliki tim khusus yang di SK kan. Pada intinya, 14 komponen standar pelayanan public harus di tempel dan di publikasikan," ungkapnya.
Diharapkan dengan adanya kunjungan dan desakan dari Ombudsman RI Maluku, layanan kesehatan di daerah kepulauan Maluku dapat segera diperbaiki dan ditingkatkan. Hal ini tentunya akan berdampak positif bagi masyarakat yang tinggal di daerah tersebut dan membutuhkan akses kesehatan yang berkualitas.
