Laporan Evaluasi Penilaian Maladministrasi Pelayanan Publik Kementerian Hukum: Peningkatan Kualitas Pelayanan di Kanwil Kemenkum Babel
Pangkalpinang - Kantor Wilayah Kementerian Hukum Kepulauan Bangka Belitung melaksanakan Evaluasi Penilaian Maladministrasi Pelayanan Publik Tahun 2025 secara daring pada Rabu (15/04/2026), dengan dihadiri oleh Kepala Kantor Wilayah Kementerian Hukum Kepulauan Bangka Belitung, Johan Manurung, yang diwakili oleh Kepala Bagian Tata Usaha dan Umum, N.A Triandini Oscar. Kegiatan ini diselenggarakan melalui Zoom Meeting dan diikuti oleh seluruh unit pelaksana teknis di lingkungan Kementerian Hukum.
Kegiatan ini dilaksanakan sebagai tindak lanjut dari hasil Penilaian Maladministrasi Penyelenggaraan Pelayanan Publik Tahun 2025 yang disampaikan oleh Ombudsman Republik Indonesia. Evaluasi ini bertujuan memberikan gambaran tentang kualitas pelayanan publik di Kementerian Hukum dan mengidentifikasi potensi maladministrasi yang perlu diperbaiki.
Pada kesempatan ini, Ombudsman Republik Indonesia melalui narasumber Achmad Fauzi, Asisten Manajemen Pengetahuan dan Penilaian Kepatuhan, memberikan paparan mengenai konsep pengawasan pelayanan publik yang dilakukan oleh Ombudsman, baik secara internal maupun eksternal. Fauzi juga menjelaskan transformasi metode penilaian dengan pendekatan Penilaian Maladministrasi yang mencakup empat dimensi utama: input, proses, output, dan pengaduan.
Hasil opini Ombudsman terhadap unit layanan Kementerian Hukum juga disampaikan, yang mencakup area yang masih memerlukan perbaikan. Salah satu aspek yang menjadi perhatian adalah pemahaman yang lebih mendalam tentang maladministrasi, penguatan perencanaan program, serta peningkatan kualitas pengelolaan pengaduan masyarakat.
Sebagai bagian dari upaya perbaikan, Ombudsman Republik Indonesia memberikan sejumlah saran kepada Kementerian Hukum, di antaranya pemberian apresiasi kepada unit yang mencapai hasil terbaik, pembinaan bagi unit dengan capaian rendah, serta penguatan koordinasi antar unit guna meningkatkan kualitas pelayanan publik. Selain itu, Ombudsman juga mendorong peningkatan kepatuhan terhadap produk pengawasan yang diberikan.
Kakanwil Kemenkum Babel, Johan Manurung, menegaskan bahwa "Evaluasi ini merupakan langkah penting dalam memastikan setiap unit di lingkungan Kementerian Hukum terus meningkatkan kinerja dan pelayanan. Mengingatkan bahwa keberhasilan ini bergantung pada sinergi antara Kementerian Hukum dan seluruh unit kerja di daerah untuk mencapai tujuan pelayanan publik yang lebih baik.
Dengan dilaksanakannya evaluasi ini, diharapkan akan ada peningkatan yang signifikan dalam kualitas pelayanan publik Kementerian Hukum yang berdampak positif bagi masyarakat. Kanwil Kemenkum Babel berkomitmen untuk terus memperbaiki dan meningkatkan pelayanan sesuai dengan standar yang telah ditetapkan, guna menciptakan birokrasi yang bersih, efisien, dan melayani.
KANWIL KEMENKUM BABEL
