Lapas Ambon Jadi Objek Penilaian Pelayanan Publik Oleh Perwakilan Obudsman RI Provinsi Maluku
Ambon, INFO_PAS - Lembaga Pemasyarakatan (Lapas) Kelas IIA Ambon menjadi objek penilaian pelayanan publik oleh Perwakilan Ombudsman Republik Indonesia Provinsi Maluku dalam rangka evaluasi penyelenggaraan pelayanan publik pada instansi vertikal Kementerian/Lembaga Tahun 2025. Penilaian ini bertujuan untuk mengidentifikasi potensi maladministrasi serta menilai kualitas layanan yang diberikan kepada masyarakat dan warga binaan.
Dalam kegiatan yang berlangsung pada Rabu (19/11), Lapas Ambon menerima langsung tim Ombudsman yang dipimpin oleh Ketua Tim, Samuel Hatulely. Plh. Kepala Lapas Ambon, Sarwono, bersama jajaran pejabat struktural menyambut kedatangan tim dan mendampingi proses peninjauan ke berbagai area layanan, seperti layanan kunjungan, integrasi, informasi publik, mekanisme pengaduan, serta sarana dan prasarana pendukung.
Lapas Ambon dinilai berdasarkan sejumlah indikator, termasuk kesesuaian standar pelayanan, transparansi prosedur, kepastian waktu layanan, dan konsistensi petugas dalam memberikan layanan yang bebas dari praktik maladministrasi. Penilaian sementara menunjukkan bahwa seluruh aspek pelayanan telah berjalan sesuai dengan standar yang ditetapkan, tanpa ditemukan unsur maladministrasi.
Plh. Kalapas Ambon, Sarwono, menyampaikan apresiasi atas pelaksanaan penilaian tersebut dan menegaskan komitmen Lapas Ambon untuk terus melakukan pembenahan serta peningkatan mutu pelayanan melalui evaluasi internal dan masukan dari lembaga pengawas eksternal.
Ketua Tim Ombudsman Perwakilan Maluku, Samuel Hatulely, menyampaikan harapannya agar Lapas Ambon terus mempertahankan kualitas pelayanan yang telah dicapai serta meningkatkan inovasi pelayanan publik. Ia berharap Lapas Ambon dapat semakin memperkuat budaya pelayanan yang transparan, responsif, dan berorientasi pada kebutuhan masyarakat serta warga binaan.
Dengan hasil penilaian ini, Lapas Ambon memperkuat posisinya sebagai salah satu institusi pemasyarakatan yang berkomitmen terhadap pelayanan publik yang profesional, transparan, dan bebas dari maladministrasi. Evaluasi ini menjadi motivasi untuk terus meningkatkan kualitas layanan demi memenuhi harapan masyarakat dan menjunjung tinggi prinsip-prinsip tata kelola yang baik.
