Lagi-Lagi WNA Bikin Ulah di Batam! DJ Wanita Jadi Korban, Ombudsman Minta Pemerintah Bertindak Tegas
Batam, Intrik.co.id - Dunia hiburan malam Batam kembali tercoreng! Dua warga negara asing (WNA) asal Vietnam diduga melakukan pengeroyokan brutal terhadap seorang DJ wanita di First Club, kawasan hiburan elite di Nagoya, Kota Batam. Insiden ini terjadi di tengah keramaian pengunjung dan langsung memicu kecaman keras dari berbagai pihak.
Korban, seorang DJ wanita, Stevanie, berusia 26 tahun, dilaporkan mengalami luka fisik dan trauma psikologis usai dipukul oleh kedua pelaku. Aksi kekerasan ini menambah daftar panjang catatan hitam keterlibatan WNA di sektor hiburan malam Batam yang selama ini dikenal "ramah ekspatriat".
Kepala Perwakilan Ombudsman Kepulauan Riau, Lagat Siadari, angkat bicara dengan nada tegas. Ia menyebut insiden ini sebagai bukan sekadar kekerasan biasa, tapi persoalan hukum dan kedaulatan negara.
"Ini soal perlindungan terhadap perempuan Indonesia di ruang kerja. Harus ada tindakan tegas!" ujarnya melalui sambungan telepon, Selasa (10/6/2025).
Lagat menegaskan, proses hukum pidana harus diutamakan. Jika kedua pelaku terbukti bersalah, barulah aspek keimigrasian menyusul.
Ia juga mewanti-wanti bahwa pekerjaan tanpa visa kerja sah merupakan pelanggaran berat terhadap Undang-Undang Keimigrasian.
"Kalau dia bekerja di sana, buktikan legalitasnya. Negara ini bukan tempat bebas bagi pelanggar hukum asing!" tegasnya.
Lebih mengkhawatirkan lagi, Lagat mengungkapkan potensi adanya kegagalan sistemik dalam pengawasan izin tinggal WNA, khususnya di dunia hiburan. Jika terbukti ini bukan kasus pertama, maka pemerintah harus melakukan audit menyeluruh terhadap sistem perizinan.
Sementara itu, pihak Imigrasi masih enggan memberikan keterangan lebih lanjut, hanya menyebut bahwa mereka menunggu hasil penyidikan dari pihak kepolisian.
Insiden ini memicu sorotan tajam terhadap longgarnya pengawasan terhadap WNA, apalagi Batam sebagai kota strategis yang berbatasan langsung dengan Singapura dan Malaysia.
Masyarakat mendesak pemerintah bertindak cepat dan tegas agar Batam tak menjadi zona abu-abu pelanggaran hukum internasional.
